Menko Yusril: Jepang Jadi Mitra Strategis Penguatan Tata Kelola Hukum Indonesia

LIDIK.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Jepang merupakan mitra penting dalam upaya Indonesia memperkuat tata kelola hukum, birokrasi, dan pembaruan sistem pemerintahan. Pernyataan itu ia sampaikan usai melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah lembaga utama di Jepang.

Hubungan Indonesia–Jepang telah terjalin hampir delapan dekade sejak Indonesia merdeka. Dalam konteks modern, kerja sama kedua negara berkembang tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pada reformasi hukum dan pemerintahan, yang kini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia.

Dalam kunjungan ke Tokyo pada kemarin, Senin (17/11), Yusril mengadakan pertemuan dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Ia menilai Jepang memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem hukum modern serta birokrasi yang efisien pengalaman yang menurutnya sangat relevan bagi Indonesia.

“Pengalaman itu sangat relevan bagi Indonesia yang sedang mempercepat reformasi hukum dan kelembagaan,” kata Yusril.

Yusril memaparkan perkembangan restrukturisasi kelembagaan pemerintah setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan 142 Tahun 2024. Melalui perpres tersebut, fungsi Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi tiga kementerian baru yang kini berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

“Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk memastikan sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas kementerian sesuai arah pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama teknis JICA ke depan dapat mencakup tiga kementerian baru tersebut, yakni:

Kementerian Hukum,

Kementerian HAM,

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pembahasannya, sejumlah bentuk kerja sama potensial turut disoroti, mulai dari:

penguatan kapasitas aparatur,

program pelatihan dan pertukaran keahlian,

dukungan teknis tata kelola, hingga

peluang penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) baru untuk memperkuat kerangka kolaborasi.

Pertemuan dengan JPO dan Menteri Kehakiman Jepang

Selain dengan JICA, Yusril juga bertemu dengan Kantor Paten Jepang (JPO) dan Menteri Kehakiman Jepang. Pertemuan digelar di kawasan pusat pemerintahan Tokyo.

Agenda bilateral tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain:

kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual,

dukungan Jepang terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD),

hingga kerja sama penguatan reformasi kepolisian.

Kunjungan Menko Yusril ke Jepang menandai upaya serius pemerintah memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan nasional melalui dukungan teknis dan kolaborasi internasional. Jepang disebut tetap menjadi mitra strategis dalam proses reformasi tersebut.***

(TRS).