Anggota DPR Ingatkan Penyaluran Bantuan Banjir Harus Layak dan Aman

LIDIK.ID, Jakarta — Penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa distribusi logistik maupun makanan wajib memenuhi standar kelayakan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan para korban.

Lonjakan jumlah pengungsi serta akses jalan yang terputus di berbagai titik membuat proses distribusi bantuan menjadi tantangan tersendiri. Di tengah kondisi tersebut, muncul laporan mengenai sejumlah paket makanan yang rusak akibat dijatuhkan dari udara. Situasi ini mendorong parlemen meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan skema distribusi bantuan.

Dini Rahmania menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak boleh mengedepankan kecepatan penyaluran tanpa mempertimbangkan kualitas bantuan.

“Bantuan tidak boleh disalurkan asal demi kecepatan, tanpa mempertimbangkan risiko kerusakan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa prinsip aman, layak, dan terencana harus menjadi standar dalam setiap pengiriman bantuan, terutama makanan dan logistik yang rawan rusak bila tidak ditangani tepat.

Menanggapi temuan bantuan rusak akibat metode air drop, Dini menilai teknik tersebut hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat ketika seluruh akses darat benar-benar tidak bisa ditembus.

“Metode air drop boleh jadi opsi darurat hanya jika tidak ada akses darat sama sekali. Itu pun harus menggunakan kemasan khusus agar tidak rusak saat jatuh,” tegasnya.

Dalam kondisi normal, distribusi harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan pemda dan aparat lokal untuk memastikan ketepatan sasaran.

Politisi Komisi VIII itu meminta pemerintah pusat, BNPB, dan BPBD memperkuat pemetaan kebutuhan tiap wilayah terdampak. Menurutnya, data real-time mengenai jumlah pengungsi, akses terputus, kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, hingga tenda, menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.

“Setiap daerah punya kondisi berbeda. Distribusi harus dikoordinasikan lewat BPBD dan pemda, melibatkan tokoh masyarakat dan relawan,” katanya.

Dengan meningkatnya jumlah korban serta masih banyaknya wilayah yang belum bisa dijangkau, Dini mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.

Ia menjelaskan bahwa status tersebut bukan sekadar simbol, tetapi penting untuk membuka akses sumber daya nasional, personel, logistik, anggaran, hingga mempermudah koordinasi antarprovinsi dalam mempercepat penanganan dan pemulihan.***

(TRS).