LIDIK.ID, BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Apriliati, SH, bersama anggota lainnya, akan melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran Covid-19 sebesar 246 milyar.
Menurutnya, anggaran Penanganan Covid 19 provinsi Lampung telah mendapat persetujuan. Selebihnya Para anggota Dewan akan melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang akan dan sudah dilaksanakan Pemprov Lampung.
“Legislatif secara ketat akan mengaudit tentang penggunaan tersebut, apakah dana yang sudah digunakan sesuai peruntukanya, dan berapa jumlah penerima. Dan juga sumber bantuan dari pihak lain,” kata Apriliati saat ditemui dikediamannya, Sabtu (23/05).
Anggaran sebesar itu, kata dia cukup besar dalam penanganan kegiatan sosial, makanya perlu dilakukan pengawasan realisasi pelaksanaan dan juga bantuan dari pihak lain.
Demikian juga kami secara pribadi maupun kelembagaan yang berada di legislatif bergotong royong telah berusaha menyisihkan anggaran anggota Dewan. Terutama diambil dari kegiatan reses dan kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) untuk membantu penanganan Covid 19 baik sosialisasi tentang Covid. Dan edukasi kepada masyarakat, kesimpulanya adalah, anggota Dewan sudah menyisihkan belasan miliyar. Pergeseran dana keanggotaan DPRD di sekretariat Dewan di alihkan ke bantuan penanganan covid 19.
Secara personal, sambung apriliati, “Kami memiliki kesadaran, kapan lagi kami bisa bantu masyarakat,”
“Dan selebihnya kami berdoa semoga Pandemi ini segera berakhir, karena ini wabah bencana non alam, maka dengan kesadaran kami berusaha turut memberi bantuan berupa masker, nasi kotak dan takzil kepada masyarakat,” jelasnya,
Sementara Kegiatan reses yang sudah kami lakukan diberapa lokasi tersebar untuk wilayah bandar Lampung secara menyeluruh. Katanya.
Dilain konteks, Apriliati memberikan penjelasan tentang rekomendasi resmi bakal calon yang diusung PDIP. Dirinya mengatakan hanya baru kota metro yang sudah memiliki Rekomendasi dari PDIP, di 7 kabupaten/kota lainya belum ada informasi lanjutan tentang rekomendasi calon.
Discussion about this post