BEM UI Desak Luhut Buka Big Data

LIDIK.ID , Depok – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan terlibat perdebatan dengan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terkait big data di Balai Sidang UI, Depok. Rabu, (13/4/2022).

Perdebatan itu terjadi saat Mahasiswa dari BEM UI berunjuk rasa akan kedatangan luhut ke Universitas Indonesia. Kedatangan luhut dengan maksut untuk memenuhi undangan Rektor UI Ari Kuncoro. Ia diminta untuk mengisi kuliah umum di kampus tersebut.

Setelah melakukan pertemuan tertutup, Luhut didampingi Ari Kuncoro pun menemui puluhan mahasiswa yang tengah menggelar aksi di depan pelataran Balai Sidang UI.

“Mau kalian apa? Biar saya jawab” tanya Luhut kepada mahasiswa yang tengah berorasi.

Salah satu mahasiswa yang juga menjadi ketua BEM UI, Satrio Utomo, saat memimpin orasi massa menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan yang beberapa kali disampaikan Luhut.

“Kita tahu pak, kita baca di media bahwa bapak luhut menyuruh para ketua partai untuk mrnyuarakan wacana penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan membuka big data. Apakah Bapak berani?” tanya ketua BEM UI.

Namun, Luhut menepis anggapan bahwa dirinya yang menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, ia hanya menyampaikan aspirasi yang diterima dari akar rumput.

“Saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya presiden tiga periode? Saya tanya siapa?” tanya luhut kepada massa.

“Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu di tunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan” lanjutnya.

Para mahasiswa yang belum puas dengan jawaban Luhut, kemudian meminta bukti soal big data 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu yang pernah disebut luhut.

“Silahkan pak buka big data-nya pak” ucap Bayu kepada Luhut.

“Dengerin, saya punya hak juga untuk tidak menge-share sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut” jawab Luhut.

Mendengar jawaban Luhut, para mahasiswa tetap bersikeras meminta dia membuka big data itu. Sebab, kata mahasiswa, Luhut merupakan pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya soal big data tersebut.

“Kita sepakat berbeda pendapat, tapi bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua” kata mahasiswa.

“Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh,” jawab Luhut.

Dalam perdebatan itu, Luhut menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Namun, para mahasiswa tidak puas dengan pernyataan singkat Luhut. Para mahasiswa terus mendesak Luhut untuk membuka big data tersebut.

“Kami minta dibuka!” teriak salah satu mahasiswa.

“Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” kata Luhut.

“Otoriter nih,” teriak mahasiswa.

“Kalau otoriter, saya enggak samperin kamu,” jawab Luhut.

Sebagai informasis, Luhut pertama kali mengklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun Youtube.

Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun Luhut sejak awal menolak membuka data itu.

“Ya janganlah, buat apa dibuka?,” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022 lalu.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan ia tidak berbohong. Ia mengklaim data tersebut benar-benar ada.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

“Ya pasti adalah, masa bohong,” kata Luhut.

Luhut mengaku, dirinya banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu. Dia bilang, masyarakat banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

“(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya,” ujar Luhut.

Meski mengeklaim adanya big data soal 110 juta warganet yang menolak pelaksanaan Pemilu 2024, Luhut mengaku tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Namun dia mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.

(PRS)