Jakarta – Pembayaran SPP di beberapa sekolah sudah dapat dilakukan dengan pembayaran uang elektronik GoPay. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendukung kebijakan dari kerja sama teknologi di bidang pendidikan.
Saat founder sekaligus CEO Gojek Nadiem Makarim ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, muncul candaan yang banya di perbicangkan di media sosial tentang kemungkinan SPP sekolah dibayar dengan fitur Gopay. Kini, candaan tersebut menjadi kenyataan.
Saat ini, para wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya sekolah lain dengan Gopay. Tak hanya SPP, pengeluaran lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dibayar dengan dompet digital ini melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
Dikutip lidik.id dari detikcom, Senin (17/2/2020) “Kemdikbud tentunya mendukung hal ini dan tidak tertutup bagi pihak swasta manapun untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah selama berada di koridor hukum yang tepat dan dapat memperkuat pelayanan masyarakat yang diberikan,” kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud Ade Erlangga.
Arno Tse, Senior Vice President Sales Gopay menjelaskan, sebagai uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, Gopay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi; dari membayar berbagai layanan Gojek, tagihan, pajak, hingga donasi. Dengan layanan terbaru untuk pembayaran sekolah ini, sekarang orang tua dan wali murid bisa membayar tagihan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Dikuti Lidik.id dari Tempo.co (18/02/2020).
Kendati demikian, Dede mengatakan, Komisi X akan protes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Go-Jek. Sebab, menurut dia, ini sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya. “Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri,” ujar Dede. “Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada,” ucap dia.
Discussion about this post