Bupati Nonaktif Bandung Barat Dituntut 7 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Bansos Covid-19

LIDIK.ID , Jawa Barat – Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dijatuhi tuntutan hukum 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, atas kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19. Senin, (25/10).

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa KPK, Budi Nugraha dalam sidang dengan agenda tuntuan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat. Disebutkan Aa Umbara telah melanggar dakwaan kumulatif 1 dan 2 yakni Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B UU No. 31 tentang Tindak Pidana Korupsi,

“Menjatuhkan pidana selama 7 tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar Budi, dikutip dari Tribun Jabar.

Selain itu, Aa juga diminta membayar denda senilai Rp 2 Miliar dalam kurun waktu 2 bulan, jika tidak terbayarkan maka harta benda miliknya akan disita dan dilelang untuk memenuhi kekurangan uang pengganti.

“Jika tidaktercukupi, akan dipidana selama 1 tahun,” imbuh Budi.

Yang memberatkan Aa Umbara dalam perkara ini adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan, yang meringankannya adalah tidak pernah dihukum.

Adapun, Aa Umbara didakwa sebagai pengatur tender dan meminta fee 6% dari keuntungan pengadaan barang bansos Covid-19.

“Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bupati Bandung Barat yang ditugaskan mengawasi pengadaan barang atau jasa dalam keadaan darurat, namun terdakwa ternyata ikut mengatur penyedia paket pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat,” ujar JPU KPK, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung. Rabu, (18/08).

Aa Umbara diketahui bekerja sama dengan anaknya Andri Wibawa dan pengusaha bernama M Totoh Gunawan. Dimana saat itu Pemkab Bandung Barat tengah melakukan recofusing anggaran penanggulangan Covid-19 dalam bentuk belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2020.

Namun dalam melaksanakan program bantuan sosial (banso) tersebut, Aa Umbara menginginkan adanya keuntungan. Bupati nonaktif Bandung Barat itu memilih langsung penyedia paket bansos sembako dari keluarga dan orang-orang terdekatnya serta M Totoh Gunawan selaku pengusaha di bawah PT JDG dan CV SSGCL.

Kemudian M Totoh dikenalkan kepada sejumlah pejabat lainnya di Pemkab KBB sebagai perusahaan pengadaan paket sembako untuk jaring pengaman sosial (JPS) dan bantuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Aa Umbara meminta M Totoh Gunawan menyediakan 120.000 paket untuk JPS senilai Rp 300.000 per paket dan Rp 250.000 per paket untuk PSBB, dengan syarat menyisihkan keuntungan 6% untuk dirinya.

Pembayaran paket sembako dilakukan bertahap dengan total 6 kali pembayaran oleh Pemkab Bandung Barat kepada perusahaan M Totoh Gunawan.

Dari 6 kali pembayaran, paket bansos yang disediakan sebanyak 55.378 dengan harga Rp 15.948.750.000 dimana keuntungan yang didapat oleh Totoh berarti senilai Rp 3.405.815.000.

Aa Umbara juga melakukan kerjasama dengan anaknya sendiri, Andri Wibawa untuk penyediaan bansos. Andi telah menyiapkan perusahaan CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ) untuk menyediakan bansos. Dia juga meminta imbalan 1% dari keuntungan perusahaan tersebut.

Pemkab Bandung melakukan pembayaran kepada Andri sebanyak 4 kali, dengan total 120.675 paket bansos seharga Rp 36.202.500.000.

“Sehingga atas pengadaan paket bansos tersebut, Andri Wibawa mendapatkan keuntungan Rp 2,6 Miliar,” jelas Jaksa.

(MYG)

Discussion about this post