LIDIK.ID – Di tengah pandemi corona yang terus memakan korban, komunikasi pejabat negara mendapat menilaian buruk karena terjadinya kesalahan komunikasi untuk informasi yang akan disebarkan kepada rakyat.
Sudah dua hari berturut-turut, terjadi dua kali miskomunikasi yang membuat pernyataan satu pejabat diralat oleh pejabat lainnya.
Hingga pengamat komunikasi politik menilai perlu evaluasi total untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah. Karena bagaimana pun, pemerintah yang mengarahkan rakyat dan menjadi sumber informasi yang bisa dipercaya.
Miskomunikasi pertama adalah pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman diralat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang terjadi pada Kamis (2/4/2020).
Mulanya, Fadjroel menerbitkan siaran pers dengan judul “Mudik Boleh, tetapi Berstatus Orang Dalam Pemantauan”. Dalam siaran pers tersebut, Fadjroel menyebut Presiden Joko Widodo tidak melarang mudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H dan pemudik akan langsung berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) oleh masing-masing pemerintah daerah.
Fadjroel juga mengatakan pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari yang menjadi kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam informasi yang ia berikan, meski tak melarang mudik, pemerintah tetap menghimbau untuk tidak melakukannya. Menurut Fadjroel, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19.
“Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur,” kata dia.
Fadjroel kembali melanjutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.
Namun, beberapa jam berselang, siaran pers Fadjroel itu langsung dikoreksi oleh Fadjroel Rachman
Melalui sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana dimana Fadjroel juga berada dalam grup itu.
Ralat itu dilakukan oleh Pratikno yang awalnya mengirim tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut bahwa warga boleh mudik selama melakukan karantina 14 hari setibanya di kampung halaman.
Pratikno berkata, “Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik.”
Pratiko juga menyatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Ini sebagai kompensasi bagi warga yang terdampak Covid-19 dan tak bisa mudik ke kampung halaman.
“Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang pembatasan sosial berskala besar. Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Pratikno.
Ia pun mengizinkan wartawan yang ada di grup tersebut untuk mengutip pernyataannya. Tak lama setelah pesan dari Pratikno itu, Fadjroel pun langsung memperbarui siaran persnya menjadi Pemerintah Imbau Tidak Mudik Lebaran, Bansos Dipersiapkan Hadapi Covid-19.
Miskomunikasi kedua terjadi selang satu hari kemudian pada Jumat (3/4/2020) yang melibatkan dua pejabat Kantor Staf Presiden (KSP).
Pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin diralat oleh Plt Deputi IV KSP Juri Ardiantoro.
Ngabalin awalnya menyebut, seorang pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) dinyatakan positif corona Covid-19.
“Ia untuk kepentingan publik kami harus beri tahu bahwa ada staf dari KSP yang positif kena corona,” kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/4/2020).
Ngabalin menyebut staf yang dinyatakan positif Covid-19 itu sudah menjalani isolasi. Kondisi kesehatannya stabil. Bahkan beberapa media berita telah merilis kabar tersebut dan menjadi konsumsi publik.
Ngabalin juga mengatakan, dengan adanya satu staf instana negara yag positif corona, maka tak menutup kemungkinan bahwa akan dilakukan tes untuk semua staf KSP maupun pejabat yang ada.
Pernyataan itu dibantah oleh Juri Ardiantoro berselang beberapa jam setelah pernyataan dirilis. Lewat siaran pers resmi, Juri menegaskan tak ada pegawai KSP yang positif covid-19. Juri mengakui, berdasarkan rapid test yang dilakukan, memang ada sejumlah pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi corona.
Juri mengatakan staf KSP memang sering berhubungan dengan sejumlah orang dari berbagai lembaga, termasuk melakukan sejumlah kontak dengan orang yang di kemudian hari terpapar Covid-19. Oleh karena itu, KSP memutuskan untuk melakukan rapid test terhadap pegawainya.
“Dari hasil rapid test tersebut, beberapa orang dinyatakan positif,” kata Juri dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020). Akan tetapi, ia mengonfirmasi ulang hasil rapid test itu yang dilanjutkan berupa tes PCR di salah satu laboratorium. Hasil tes laboratorium menunjukkan semuanya negatif Covid-19.
“Jadi hingga Jumat sore ini tidak ada staf KSP yang positif Covid-19. Alhamdulillah semuanya sehat wal afiat,” ujarnya.
Kejadian ini membuat pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing angkat bicara dan menilai dua kali miskomunikasi yang terjadi dalam dua hari berturut-turut ini membuktikan bahwa komunikasi di internal Isana belum dikelola dengan benar.
Emrus pun menyarankan Presiden Jokowi membentuk unit baru yang khusus berkaitan dengan urusan komunikasi ke publik. Unit ini misalnya bisa dinamakan Unit Komunikasi Kepresidenan. Tak hanya itu, ia juga menyarankan, orang-orang dalam struktur Unit Komunikasi Kepresidenan harus lulusan sarjana komunikasi dan mempunyai pengalaman di lapangan yang terkait dengan bidangnya. Seperti yang dilansir oleh kompas.com.
Discussion about this post