DPP PDIP Digugat, PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Besok!

LIDIK. ID, Jakarta – Sebagai Kader Perempuan yang juga Putri Daerah Kabupaten Banyuasin Dapil 1 (Kecamatan Banyuasin III, Sembawa, dan Rantau Bayur) yang saat ini masih aktif selaku Anggota DPRD Banyuasin Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan yakni Suci Oktariani memilih menempuh upaya hukum Gugatan Perselisihan Partai Politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan Nomor: 489/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst yang akan dijadwalkan besok 8 September 2021 Pukul 09.00 WIB.

Hal ini ditempuh Suci untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas Surat Pemecatan yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan tertanggal 23 Juli 2021 yang dirasa sangat tidak objektif dan terkesan dipaksakan oleh Pihak-pihak yang diduga ada kepentingan Politik.

Baca Lainnya

Muhammad Gustryan, SH., CHRM selaku Kuasa Hukum dari Suci Oktariani menjelaskan bahwa benar besok akan di mulai Sidang Perdana jam 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebagaimana seperti Persidangan awal biasanya besok itu akan dibuka oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu memeriksa Legalitas Penggugat dan Tergugat, barulah pemeriksaan materi Gugatan yang dilanjutkan sesuai dengan Hukum Acara” ujar Ryan Gumay saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Selasa (07/09)

Ditambahkannya, mengenai langkah yang ditempuh oleh Suci melalui Kuasa Hukumnya yakni Pemecatan terhadap Kliennya ini tertuang dalam Surat Nomor: 116/KPTS/DPP/VII/2021 Tentang Pemecatan Suci Oktariani, SE dari Keanggotaan Partai PDI Perjuangan yang dikeluarkan tertanggal 23 Juli 2021 yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah PDI Perjuangan Nomor: 53/M.PDIP/VIII/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Banyuasin Dapil 1.

“Sangat disayangkan jika hanya mengedepankan kepentingan Politik demi Oknum tertentu yang ada indikasi keberpihakan sampai akhirnya memecat seorang Kader Perempuan asli Putri Daerah yang berintegritas dan telah terbukti menjalankan tugas Partai maupun kewajiban terhadap Negara dilakukan dengan berpedoman kepada UU MD3, dicari – cari kesalahannya dan sampai di pecat, kehilangan Kader seorang Perempuan harusnya lebih dipertimbangkan dengan matang karena selain merupakan kehadiran emansipasi kuota Perempuan juga bisa menyentuh problem – problem yang ada pada kaum Perempuan dan tentunya sangat dibutuhkan Wakil Perempuan yang bisa menyuarakan Hak-Hak keinginan Perempuan” tegas Ryan

Saya yakin Gugatan Kami dikabulkan untuk seluruhnya dengan Bukti-Bukti yang telah Kami siapkan dan akan Kami sampaikan pada persidangan agenda Pembuktian nanti yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dengan didukung fakta persidangan akan memutuskan untuk membatalkan Putusan Mahkamah PDI Perjuangan dan SK Pemecatan Klien Kami menjadi Batal Demi Hukum.

” Saya juga berpesan kepada Pihak – pihak terkait baik itu peranan dari DPRD Banyuasin, KPUD Banyuasin, maupun Pemerintahan baik di Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan agar tidak melakukan proses lebih lanjut dan/atau tindakan hukum terkait proses PAW Klien Kami sebelum adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht), demi kepastian hukum dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan tentunya sudah sangat jelas ketentuan Pasal 193 Ayat 2 Huruf h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang penegasannya dijelaskan yakni “Dalam hal angota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Lanjutnya

” Sekali lagi Hormati proses hukum yang sedang berjalan ini, karena Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum *(Recht staat) ” Tutup Ryan

BeritaTerkait

Discussion about this post