Garda Terdepan Informasi Covid-19, Negara Harus Bayar Subsidi Perusahaan Pers

LIDIK.ID, JAKARTA – Pandemi Corona yang semakin mewabah di Tanah Air dan kebijakan pemerintah yang berlaku untuk menjauhi kerumunan dan produktif di dalam rumah membuat Informasi dan Komunikasi sangat dibutuhkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Pasalnya, tanpa adanya Informasi, maka masyarakat tidak akan tau sejauh apa perkembangan virus Corona yang telah menyerang 4.518.202 jiwa di dunia terhitung hingga hari ini (15/5). Dari jumlah tersebut sudah 302.966 jiwa kehilangan nyawa.

Keberhasilan menanggulangi pandemi Covid-19 ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani komunikasi. Sebaliknya, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kegagalan menangani pandemi Covid-19 juga banyak disebabkan oleh kecenderungan meremehkan aspek-aspek komunikasi publik terkait dengan situasi krisis yang sedang terjadi.

Baca Lainnya

Tanpa mereka yang berperan dalam Informasi dan Komunikasi maka masyarakat tidak akan tau harus berbuat apa dan korban yang berjatuhkan akan jauh lebih banyak. Dengan informasi yang disediakan, masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus maupun wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi.

Dalam konteks ini, media massa telah bersikap profesional menjalankan fungsi dan tugasnya. Masyarakat membutuhkan informasi terkini soal pandemi Covid-19 berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif.

Tidak ada maksud mengabaikan kebijakan atau titik kelemahan yang ada, ruang pemberitaan media massa/pers lah yang menyajikan informasi dan analisis tersebut. Sadar atau tidak, perslah yang menjadi jembatan proses komunikasi dan arus informasi.

Termasuk dalam garda terdepan di tengah Pandemi Corona, Industri Media menjadi peran Informasi dan menjadi sektor satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis bahkan membahayakan ini. Apapun yang terjadi, media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informatif.

Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media meminta pemerintah memperhatikan industri media dan pekerjanya yang ikut terdampak pandemi Covid-19. Negara diminta memberikan subsidi atau stimulus kepada perusahaan media atau pers agar tetap hidup.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers resmi kedua organisasi kepada Okezone, Kamis, 14 Mei 2020.

Berikut adalah potongan dari pernyataan tersebut :
Namun, seperti diketahui bersama, pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri media nasional.

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata, ketika industri media nasional dihadapkan pada perfoma bisnis yang menurun secara drastis, sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan.

Dalam konteks inilah, kami menganggap penting dan mendesak dilakukannya tindakan konkret oleh Negara untuk membantu industri media, para wartawan, dan seluruh pekerja media yang terdampak oleh krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Kami—Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media—dengan ini mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405 triliun yang sudah diputuskan pemerintah.

Untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi Covid-19, kami menyampaikan aspirasi sebagai berikut ini. Aspirasi ini kami ajukan sebatas dalam konteks periode pandemi Covid-19:

1. Mendorong Negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

2. Mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram.

3. Mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei – Desember 2020.

4. Mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

5. Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

BeritaTerkait

Discussion about this post