Gubernur Kaltim Siap Hentikan Pembangunan Ibu Kota

(LIDIK.ID) – KALIMANTAN TIMUR  – Rencana mengenai pemindahan ibu kota negara telah disetujui oleh banyak pihak. Termasuk dengan konsep bentuk tata wilayah untuk ibu kota negara yang baru pun telah dilombakan.

Para kandidat pemenang telah diumumkan juga beberapa waktu yang lalu. Namun ternyata ada hal yang sangat disoroti oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai kepala daerah yang jadi tempat baru untuk Ibu Kota Indonesia kelak.

Baca Lainnya

Isran Noor pun belum sepenuhnya setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Ia memiliki kekhawatiran tersendiri apabila ada pembangunan ibu kota tersebut di wilayahnya.

Hal itu sempat disampaikannya di depan awak media saat menghadiri pertemuan bersama Climate adn Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, (3/2/2020).

Isran menyoroti soal isu perusakan lingkungan yang terjadi apabila pembangunan ibu kota baru dimulai.

Orang nomor satu di Kaltim itu mengatakan akan menghentikan sendiri pembangunan ibu kota negara jika merusak wilayahnya.

Komitmen tersebut sebagai upayanya sebgai kepala daerah untuk menjaga hutan dan ekosistem alam di wilayah Kaltim. “Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan,” ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di kantor Gubernur, Senin, melansir dari Kompas.com.

Dia pun menegaskan, bahwa menjaga lingkungan adalah salah satu prioritas penting saat dirinya menjabat menjadi Gubernur.

Sebab menurutnya keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim terletah di hutan-hutan yang masih terjaga ekosistemnya di sana. Dirinya pun mewajibkan untuk semua jajaran termasuk masyarakat untuk menjaga hutan.

Dilansir dari Kompas.com, selain itu dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional.

“Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim,” ucap dia, dikutip dari Kompas.com.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi yang ditunjuk yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektar.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya. Rencananya, ada 40.000 hektar lahan dijadikan kawasan induk ibu kota baru.

Selanjutnya, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu. Sejumlah pihak khawatir mega proyek ibu kota negara ini akan merusak lingkungan.

Namun, kekhawatiran itu dibantah pemerintah, karena konsep pembangunan ibu kota negara menggunakan hutan kota (forest city). (*)

BeritaTerkait

Discussion about this post