Lampung
LIDIK.ID , Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan akan menindak tegas jajarannya yang berani melakukan korupsi. Jumat, (8/11/2024).
Komitmen ini diungkapkan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintahan pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan agar pemerintah daerah maupun pusat untuk bekerja keras secara efisien terutama mengenai konsumsi anggaran.
Dalam Rakornas yang mengusung tema ‘Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024’ ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden/PCO, Hasan Nasbi menuturkan, Presiden Prabowo menegaskan akan menindak anggota Kabinet Merah Putih yang terlibat korupsi.
“Beliau konsisten sekali dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas,” kata Hasan.
Presiden juga menekankan agar jajarannya bekerja keras secara efisien, termasuk dalam pemakaian anggaran.
Hal ini penting demi mencapai tujuan garis-garis besar kebijakan pemerintahan selama lima tahun mendatang.
Menurut Presiden Prabowo, sisa anggaran pemerintahan yang dihemat secara cermat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kekurangan.
“Nah ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran,” terang Hasan.
“Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” lanjutnya.
Senada dengan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengonfirmasi arahan Prabowo mengenai penghematan anggaran.
Dalam acara Rakornas tersebut, Bima Arya menyebut Presiden Prabowo telah mendengar banyak laporan mengenai kinerja pemerintah yang kurang efisien dan efektif.
“Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat,” ujar Bima Arya.
“Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melalukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur,” jelasnya.
“Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif,” tambahnya.
Kegiatan rakornas oleh Kemendagri tersebut dihadiri 5.360 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan.
Selain perwakilan dari kementerian/lembaga dan instansi pusat, Rakornas ini juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh daerah di Tanah Air.
Terdiri dari jajaran Forkopimda dan instansi vertikal di kabupaten kota sebanyak 4.369 orang, 416 bupati, 98 wali kota, dan 38 gubernur. ***
Discussion about this post