LIDIK.ID, Jakarta – Dianggap lalai menggapi virus corona, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Presiden Jokowi.
Ada enam warga yang telah mendaftarkan gugutan pada Rabu kemarin, 1 April 2020. Gugatan class action mereka terdaftar dengan nomor register PN JKT.PST-042020DGB, yaitu Enggal Pamukti, Ade Irawan, Agus Gomala, Mangihut Hasudungan, Antonius Novelo Christian, dan Ejang Hadian Ridwan yang mewakili para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Enggal Pramukti mengatakan, gugatan ini berdasarkan penilaian atas kelalaian Pemerintah Pusat menangani penyebaran wabah virus corona yang telah masuk ke negara lain dan justru membuat candaan bahwa corona tidak akan masuk Indonesia. Padahal, pemerintah memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan antipasi sebelum corona masuk ke Tanah Air.
“Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah kita malah bergurau dan melemparkan candaan ke masyarakat terkait virus Corona. Dimulai dari nasi kucing, (virus corona) takut enggak bisa masuk karena izinnya terlambat, segala macam, itu yang membuat kami berpikir untuk menghentikan semua candaan itu,” kata Enggal.
Opini dari masyarakat pun mulai bermunculan dan beranggapan bahwa pemerintah sedang menutupi jumlah data korban, mulai dari kasus di Cianjur maupun daerah lain.
Enggal pun menegaskan, ia tak akan menarik gugatan ini. Terlebih lagi, ia merasa mendapat dukungan dari masyarakat yang bernasib sama.
“Saya tidak akan pernah mundur karena mulai dari para dokter, perawat, ojol, taksol, pedagang kaki lima, dan lain-lain, mereka semua mendukung saya menggugat Jokowi karena mereka pun terancam periuk nasinya. Jadi sampai titik darah penghabisan kita akan tuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kerugian kami semua,” kata dia.
Menanggapi gugatan yang diberikan oleh UMKM sebesar 10 Miliar Rupiah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin justru angkat bicara terkait Virus COVID-19 yang menyebar di Indonesia,
“Memang Covid-19 ini buatan manusia, atau buatan pemerintah, atau buatan siapa? Kalau dia anggap bahwa itu merugikan dagangannya, ya minta sana sama corona kalau begitu, kan corona yang merugikan dia, kalau dia menganggap bahwa gara-gara corona, kemudian dia gugat Presiden, logikanya dipakai apa? Apa logikanya?” katanya kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).
Ia juga menyampaikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah tidak dapat semabarangan dilakukan dan perlu adanya pertimbangan dengan baik. Oleh karena itu ia juga berharap bahwa warga tidak saling menyalahkan dan mendukung kebijakan pemerintah yang ada saat ini.
“Karena kan kalau pemerintah nggak bisa serta-merta dalam membuat masalah kemudian kalau ambil keputusan kan tidak bisa tergesa-gesa, nggak bisa tanpa ada data. Jadi kalau gara-gara corona kemudian pemerintah disebut lalai ngurusin corona dia musti kasih tau tingkat lalai kayak gimana, karena dalam posisi sekarang nggak bisa lagi orang saling menyalahkan, dan nggak bisa orang benar sendiri kemudian menuduh sana-sini salah,” jelasnya.
Ali Mochtar Ngabalin juga meminta identitas detail para penggunggat seperti kejelasan pekerjaan dan jenis dagangan yang menjadi usaha mereka.
Discussion about this post