Jumat, 23 Februari 2024

Jokowi Perintahkan RKUHP Kembali Dibahas Bareng Masyarakat

LIDIK.ID , Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menggelar diskusi secara lebih masif dan terbuka terkait isu-isu kontroversial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Selasa, (2/8/2022).

Dalam ini, Jokowi menginginkan masyarakat betul-betul paham mengenai RKUHP tersebut. Ia menekankan ada 14 masalah yang menjadi sorotan dalam RKUHP.

Baca Lainnya

“Kami diminta [oleh Presiden Jokowi] untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/8).

Mahfud menyampaikan pemerintah akan menempuh dua jalan untuk mewujudkan keinginan Jokowi. Jalan pertama adalah terus membahas sejumlah permasalahan RKUHP di parlemen.

Pada saat yang sama, pemerintah akan membuka diskusi bersama masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditugaskan untuk menyelenggarakan acara diskusi, sedangkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengurus materi diskusi.

“Seluruh yang akan kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ketatapemerintahan kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, pemerintah berhasrat untuk mengesahkan RKUHP sebelum 17 Agustus. Pemerintah berniat menjadikan KUHP versi baru sebagai kado ulang tahun kemerdekaan.

Sejumlah kelompok masyarakat menolak niatan pemerintah mengebut pengesahan RKUHP. Sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang itu dinilai masih bermasalah. ***

BeritaTerkait

Discussion about this post