Jumat, 23 Februari 2024

Kades di Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi Tetap di Lantik Dalam Penjara

LIDIK.ID , Bengkulu – Tersangka korupsi dana peremajaan kelapa sawit berinisial PR tetap dilantik jadi Kepala Desa (Kades) Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Bengkulu Utara, Rabu (3/8). PR dipastikan terpilih jadi Kades pada Pilkades Serentak 2022.

Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata di Kota Bengkulu, Sabtu (6/8) mengatakan bahwa pelantikan yang dilakukan melalui daring di ruang tahanan Polda Bengkulu dilakukan sesuai dengan regulasi.

Baca Lainnya

“Kami mengikuti regulasi dan aturan, sehingga pihaknya tetap melantik tersangka P sebagai kepala desa,” kata Arie di kutip dari ANTARABENGKULU.

Ia menjelaskan bahwa pelantikan tersangka P sebagai Kepala Desa Tanjung Muara sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku.

Namun jika tersangka nantinya ditetapkan sebagai terdakwa maka akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) secara langsung. Sehingga kedepannya akan dilakukan pemilihan ulang kembali dengan mengikuti pemilihan kepala desa selanjutnya.

Disisi lain, Camat Pinang Raya Muhammad Irfan mengatakan PR merupakan petahana dalam Pilkades di Bengkulu Utara.

Setelah dinyatakan terpilih sebagai Kades incumbent, PR kemudian ditetapkan sebagai tersangkan kasus korupsi dana peremajaan kelapa sawit. PR langsung dijebloskan di tahanan di Mapolda Bengkulu setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Proses pelantikan PR dilakukan secara daring. PR mengenakan seragam dinas dari dalam pidana menjalani pelantikan Kades.

Meski sudah dilantik, PR tak bisa menjalankan tugasnya sebagai Kades karena masih ditahan di dalam penjara.

“Karena PR masih menjalani proses hukum, sementara kami mengangkat tugas kepala desa sementara,” ujar Irfan seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu (6/8).

PR ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan replanting kelapa sawit di Bengkulu Utara bersama tiga orang lainnya dari kelompok tani yang sama.

Mereka ditangkap 17 Juli 2022 dan langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan. Kejati Bengkulu juga menyita uang Rp13 miliar dari para tersangka.

Irfan mengatakan bahwa pemerintah tetap mengakui hasil pemilihan Kades. Dengan demikian, ia melanjutkan, PR tetap menjadi Kades Muara dan mendapatkan haknya hingga ada keputusan hukum tetap atas kasus korupsi yang membelitnya.

“PR akan tetap menerima gaji pokok non-tunjangan sebagai kepala desa,” pungkas Irfan. ***

BeritaTerkait

Discussion about this post