Lampung
Sumsel
LIDIK.ID, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan langkah strategis untuk memperkuat sekaligus mengoordinasikan pengembangan pasar karbon nasional sebagai upaya mencapai target penurunan emisi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan Penasihat Utama Menteri (PUM) Kehutanan Edo Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Edo menyebut bahwa pasar karbon tidak bisa berjalan terpisah antar sektor. Diperlukan pendekatan yang koheren dan terintegrasi agar setiap langkah kementerian dan lembaga tetap berada dalam koridor tujuan nasional.
“Pendekatan yang koheren dan terintegrasi dapat memastikan bahwa tindakan setiap sektor berkontribusi terhadap tujuan nasional bersama, memobilisasi pendanaan, mencapai target pengurangan emisi, dan mendukung pembangunan inklusif,” ujar Edo.
Ia menyoroti pentingnya design principles sebagai landasan koordinasi lintas sektor agar pasar karbon dapat tumbuh secara kredibel, terintegrasi, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut Edo, Indonesia kini memasuki fase kritis dalam implementasi pasar karbon. Tantangan utama bukan lagi membangun skema pasar, tetapi memastikan seluruh mekanisme berjalan selaras dengan prioritas nasional.
“Indonesia harus memastikan bahwa setiap sektor bergerak dalam satu arah yang sama. Prinsip-prinsip desain ini menjadi panduan penting agar pasar karbon tumbuh terkoordinasi, menyalurkan pembiayaan hijau, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” jelasnya.
Edo mengungkapkan terdapat 10 prinsip utama yang menjadi kerangka percepatan pasar karbon terkoordinasi di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun melalui konsultasi luas dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional, dengan fokus pada tiga prioritas:
Mengakselerasi pembiayaan untuk pertumbuhan hijau dan inklusif.
Menyeimbangkan pemenuhan target NDC di dalam negeri dengan peluang penjualan kredit karbon ke luar negeri.
Mendorong investasi rendah karbon yang bersifat katalitik dan mampu memberikan manfaat ekonomi luas.
Ia menegaskan bahwa penegakan prinsip-prinsip itu akan memastikan pasar karbon Indonesia menjadi sistem yang menghubungkan ambisi iklim dengan investasi, daya saing, serta pertumbuhan ekonomi lintas sektor.
“Menegakkan prinsip-prinsip ini akan membantu memastikan bahwa pasar karbon Indonesia berfungsi sebagai sistem yang terkoordinasi yang menghubungkan ambisi iklim dengan investasi, daya saing, dan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh perekonomian,” ujarnya.
Edo menyebut, koordinasi yang kuat akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia dalam jangka panjang.
“Jika kita membangun pasar karbon dengan koordinasi yang kuat, Indonesia tidak hanya memenuhi target iklimnya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.***
(TRS).
Discussion about this post