Kemenhut Telusuri Asal Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir di Sumatera Utara

Lidik.id, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menelusuri asal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir di wilayah Sumatera Utara dan kemudian berserakan di kawasan pantai, sebagaimana terlihat dalam video yang beredar di media sosial.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut berasal dari area penggunaan lain (APL) yang dikelola pemegang hak atas tanah (PHAT).

“Secara visual, kayu-kayu itu bekas tebangan yang sudah lapuk. Kami menduga berasal dari PHAT yang belum sempat diangkut,” ujar Dwi di kantornya, Jumat (28/11/2025).

Operasi Ungkap Modus Pembalakan Liar

Dwi menjelaskan bahwa jajarannya kerap menemukan praktik pencurian kayu ilegal melalui pemanfaatan PHAT, termasuk sejumlah kasus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ini masih dicek. Aksesnya sulit dan tim lapangan masih melakukan verifikasi, tetapi sinyalnya ke arah PHAT,” tambahnya.

Seperti diketahui, banjir besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–27 November 2025.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih, mengatakan dominasi APL di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan berkurangnya fungsi kawasan tangkapan air.

Di Aceh, proporsi APL tercatat 100 persen di DAS Krueng Geukeuh, 81 persen di DAS Krueng Pasee, dan 59 persen di DAS Krueng Keureto.

Sementara di Sumatera Utara, APL mencakup 85 persen dari total luas DAS Aek Pandan, 79,7 persen di DAS Badiri, 77,3 persen di DAS Garoga, 67 persen di DAS Kolang, dan 89,2 persen di DAS Sibuluan.

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, termasuk di DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis, dengan dominasi APL antara 45–98 persen.

“Ketika terjadi hujan lebat, air tidak terserap dan langsung melimpas ke wilayah lain. Sebagian besar area ini merupakan APL, padahal merupakan daerah tangkapan air,” kata Dyah.

Data Kemenhut menunjukkan penurunan signifikan tutupan lahan dalam lima tahun terakhir. Di DAS Krueng Geukeuh, tutupan belukar berkurang 2.292 hektare, sementara pertanian lahan kering menyusut lebih dari 1.400 hektare.

Dyah mencatat banjir juga terjadi di enam DAS di Sumatera Utara, antara lain Anai, Antokan, Banda Gadang, dan Ulakan Tapakis.

“Beberapa wilayah berada pada batas antara hutan produksi dan APL. Zona ini paling rawan karena merupakan transisi antara daerah tangkapan air dan aliran permukaan,” ujarnya.

Kemenhut saat ini mengidentifikasi titik rawan di hulu DAS serta mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Rehabilitasi mencakup revegetasi sempadan sungai dan lereng curam untuk memperkuat stabilitas lahan.

Pengawasan perubahan tata guna lahan juga diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologis.