Jumat, 23 Februari 2024

Kemenkeu Dorong Pemda Memanfaatkan Dana Daerah, Sri Mulyani : Dana Pemda Tidak Boleh Hanya Mengendap di Bank

LIDIK.ID , Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan dana daerah bagi kepentingan rakyat. Rabu, (1/6/2022).

Sri Mulyani Mengungkapkan, bahwa Dana pemda tidak boleh hanya mengendap di perbankan seperti yang terjadi saat ini. Dengan memanfaatkan dana pemda, itu merupakan langkah penting untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia pasca dihantam pandemi Covid-19.

Baca Lainnya

Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap kualitas belanja daerah. Maka dari itu kualitas belanja darerah harus semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.

“Dana daerah harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh lagi hanya mengendap di perbankan,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 saat rapat paripurna DPR, dikutip dari Beritasatu.com.

kualitas desentralisasi meningkat dan ekonomi pulih kembali, tentu ini menjadi dua kutub yang bekerja sangat kuat bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Berdasarkan data Kemenkeu, posisi dana pemda di perbankan per April 2022 sebesar Rp 191,57 triliun, turun Rp 10,78 triliun (-5,33 persen) dari posisi bulan Maret 2022. Nominal saldo tertinggi berada di wilayah Jawa Timur sebesar Rp 24,17 triliun. Sementara terendah berada di wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp 1,07 triliun.

Sri Mulyani menegaskan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja pada 2023, pemerintah berkomitmen akan melakukan penguatan kebijakan spending better melalui penerapan zero based budgeting yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional.

Dalam konteks spending better ini, pemerintah akan tetap melanjutkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas belanja sekaligus mendorong belanja yang menciptakan multiplier effects dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi struktural, peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi” kata Sri Mulyani.

“serta penguatan instrumen automatic stabilizer antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian serta untuk persiapan menuju masa endemi,” pungkasnya.

BeritaTerkait

Discussion about this post