KPK Kerja Sama dengan Kadin Guna Membangun Dunia Usaha Tanpa Suap

LIDIK.ID , Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pelibatan pelaku usaha dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat dunia usaha mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, serta beresiko tinggi adanya tindak pidana korupsi. Kamis, (25/11).

Pesan itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada kegiatan penandatanganan MoU antara KPK dengan Kamar Dagang dan

Indusri (Kadin) Indonesia yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK.

Kesepakatan bersama ini merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tahun 2017.

“Jika kita ingin mewujudkan perekonomian yang efektif, efisien, memberikan dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus menghindari praktik ekonomi biaya tinggi karena adanya suap, gratifikasi, dan modus-modus korupsi lainnya,” ujar Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Firli menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatannya. Maka KPK, mengatakan pentingnya untuk hadir memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Keseriusan KPK dalam mencegah korupsi di dunia usaha diwujudkan dengan membentuk

unit baru yaitu Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, Direktorat AKBU bertugas melakukan pemantauan dan pengkajian regulasi, melakukan analisis deteksi dan pemetaan praktik korupsi pada sektor swasta, memberikan bimbingan teknis pembangunan sistem antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di sektor swasta.

Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016.

KPK melakukan pendekatan pencegahan korupsi pada sektor ini lantaran sedang maraknya tindak pidana korupsi yang kini kerap melibatkan para pelaku usaha.

KPK mencatat sejak awal tahun 2020 s/d Oktober 2021, KPK telah menangani 162 kasus korupsi di mana setidaknya 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Jika dilihat data lebih jauh, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Sesuai dengan semangat KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor dunia usaha, Arsjad Rasjid menyampaikan komitmen guna menciptakan ekosistem berusaha yang lebih baik, membentuk agen perubahan, dan menerapkan standar ISO antikorupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar bersam, dengan itu keberhasilannya perlu dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Oleh karenanya, dalam kegiatan ini KPK juga mengajak Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sebagai representasi Aparat Penegak Hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi.

Sinergisitas antar-APH dan pemangku kepentingan lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya pencegahan korupsi khususnya pada sektor bisnis ini.

“KPK berharap Kadin dapat memberikan peran yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, serta tidak lagi melalaikan dan mengabaikan untuk melaksanakan praktik usaha yang bebas suap bebas korupsi,” tutup Firli Bahuri.

Turut hadi dalam kegiatan tersebut Pimpinan KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Supardi, Direktur Tipikor Polri Djoko Poerwanto, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, dan para perwakilan pengurus Kadin Indonesia.

(MYG)

Discussion about this post