Krisdayanti Buka Suara Terkait Dana Reses Rp 450 Juta, Bukan Pendapatan Pribadi

LIDIK.ID , Jakarta – Nama penyanyi kondang Krisdayanti yang sekaligus menjabat sebagai anggota DPR RI sedang menjadi sorotan setelah tampil dalam video di akun Youtube Akbar Faizal Uncensored. Rabu, (15/09).

Dalam tayangan video tersebut, Krisdayanti menceritan tentang dirinya yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, dan menyorot perhatian publik saat membahas dana reses sebesar Rp 450 juta.

Krisdayanti menegaskan dalam keterangan tertulisnya bahwa, dana tersebut bukan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

“Dana Reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing,” tegasnya.

Dana tersebut digunakan untuk menjalankan tugas anggota DPR dalam menyerap aspirasi rakyat.

 

“Anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi,” lanjut Krisdayanti.

Bentuk kegiatan yang dilakukan juga merupakan usulan dari masyarakat. Jadi dana reses itu berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat dalam bentuk kegiatan.

“Pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini. Bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan,” jelas Krisdayanti.

Adapun, kegiatan yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat ini juga berlaku untuk DPRD Provinsi dan DPRDKota/Kabupaten sesuai UU MD3.

“Kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang telah dianggarkan oleh negara ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR RI, tapi juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten sesuai dengan keketentuan UU MD3. Penggunaan anggaran negara ini dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tutup Krisdayanti.

Discussion about this post