(LIDIK.ID) – KALIMANTAN TIMUR – Mayoritas masyarakat di Balikpapan Kalimantan Timur belum punya jamban sehat. Terdapat 20 kelurahan Balikpapan yang sebagian warganya masih buang hajat sembarangan.
“Mereka mayoritas merupakan kelompok warga di wilayah pesisir atau atas air,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti, Selasa (7/1/2020).
Balikpapan berpenduduk sekitar 600 ribu jiwa tersebar di 34 kelurahan. Pendataan terbaru menunjukan hanya 14 kelurahan setempat yang memiliki jamban sehat.“14 kelurahan yang sudah prilaku hidup sehat dan memiliki jamban sehat,” ujarnya.
Sedangkan sisanya sebanyak 20 kelurahan, menurut Juliarti merupakan kelompok warga berprofesi nelayan. Kelompok masyarakat ini memilih bertempat tinggal sepanjang pantai Balikpapan. “Kami kesulitan membantu pembuatan jamban sehat di kawasan pantai,” papar Juliarti.
Juliarti mencontohkan sejumlah perkampungan atas air nelayan yang tidak memiliki sistem sanitasi memadai. Ia pun mencontohkan perkampungan nelayan di Kelurahan Margomulyo, Baru Ulu maupun Klandasan Ilir dimana warganya membuang hajat sembarangan. “Karena secara geografis kita kesulitan, seperti masyarakat pesisir itu kita agak sulit harus memakai tekhnologi,” ujarnya.
Meskipun demikian, Juliarti mengaku tetap berupaya mensosialisasikan pemanfaatan jamban sehat masyarakat. Pemkot Balikpapan menggandeng pelbagai pihak berkepentingan; kementerian, Kodam Mulawarman, hingga perusahaan di Balikpapan.“Secara bertahap kita mencoba memenuhi ini. Semua kelurahan harus bebas dari prilaku buang air bersih sembarangan,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan berkonsentrasi penataan lokasi kawasan kumuh sepanjang pantai dan sungai. Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar guna pembenahan area kumuh di Manggar. ”Penataan di Manggar Baru akan dilanjutkan juga tahun ini. Salah satunya pembuatan jembatan,” papar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Balikpapan Ketut Astana.
Penataan kawasan kumuh itu diklaim signifikan memangkas lokasi kumuh Balikpapan. Ketut memperkirakan kawasan kumuh Balikpapan tersisa hanya 20 hektare.“Ada penurunan secara bertahap jumlah lokasi kumuh Balikpapan,” ungkapnya.
Ketut mengungkapkan kawasan kumuh ini tersebar di 12 kelurahan Balikpapan. Luasan kawasan kumuh menyusut drastis dibandingkan pendataan 2014 silam seluas 282 hektare. “2014 luasnya 282 hektare, menurun jadi 224 hektare di 2017, dan 58 hektare di 2018 lalu,” paparnya.
Penataan kawasan kumuh terjadi di bantaran Sungai Ampal, Kelurahan Damai hingga Manggar. Pemerintah daerah mengkolaborasikan anggaran kota, provinsi, pusat hingga program CSR swasta.
“Balikpapan alokasikan tahun lalu Rp 3 miliar. Sedangkan Pemprov Kaltim bertahap membantu penataan kawasan kumuh alokasi Rp 19 miliar,” tutur Ketut.
Lokasi kawasan kumuh Balikpapan rencananya dilengkapi pelbagai sarana seperti jembatan, jalan setapak berikut ruang terbuka hijau. Lokasinya menjadi tempat rekreasi, olahraga, dan ruang publik warga Balikpapan.
Discussion about this post