LIDIK.ID, BANDAR LAMPUNG – Sejak Sabtu 18 April 2020, pemerintah mentapkan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI). Aturan ini diberlakukan untuk memberantas ponsel ilegal yang berada di industri tanah air. Dengan kata lain, pada tanggal tersebut, pemerintah mulai memberlakukan aturan pemblokiran ponsel BM (black market).
Pemerintah menerapkan aturan ini untuk menstabilkan perekonomian negara. Dengan beredarnya ponsel ilegal, negara bisa mendapat kerugian sebesar 2 Triliun Rupiah per tahun.
Bahkan Menkominfo sebelumnya, Rudiantara, mengatakan, jika aturan ini telat diberlakukan, ada kemungkinan negara akan rugi hingga 5 Triliun rupiah per hari.
Berdasarkan data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal. Itu tentu merugikan pengusaha ponsel resmi dan merusak iklim bisnis.
Aturan ini efektif berlaku pada 18 April 2020, perangkat seluler seperti handphone, komputer dan tablet (HKT) dengan nomor IMEI tidak terdaftar di database. Kemenperin, akan memblokir perangkat hingga tidak bisa digunakan untuk telepon, SMS.
Tak hanya itu, perangkt juga tidak akan mendapatkan koneksi internet melalui jaringan operator seluler Indonesia. Meski begitu, perangkat masih bisa menggunakan Wi-Fi untuk koneksi internet.
Aturan ini sesuai dengan PM Kominfo No. 1/2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI. Perangkat yang ilegal dan tak memenuhi syarat akan dibatasi jaringannya.
Pengguna HKT akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu sejak tanggal 18 April 2020.
Pernyataan ini sesuai dengan apa yang diterangkan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail.
Selain itu, pengguna HKT tidak perlu melakukan registrasi individu untuk mendapatkan notifikasi apakah IMEI perangkat terdaftar atau tidak karena kominfo akan memberitahukan melalui pesan singkat (SMS). Pengguna juga dapat melakukan cek di imei.kemenperin.go.id.
Untuk itu pengguna perangkat dengan slot dual SIM card dihimbau untukmengisi kedua slot. Fungsinya, agar nomor IMEI di kedua slot SIM card bisa terdaftar di database IMEI Kementerian Perindustrian.
Bagi pengguna perangkat BM yang telah digunakan sebelum aturan ini berlaku tidak perlu khawatir. Perangkat akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak.
“Kami bisa pastikan bahwa ponsel BM yang saat ini digunakan oleh masyarakat masih tetap bisa digunakan. Aturan ini hanya menyasar kepada ponsel ilegal yang baru dibeli atau diaktifkan pada tanggal tersebut,” kata Kasubdit Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar Kominfo, Nur Akbar Said, dalam acara diskusi virtual, pada Rabu (15/4).
Mulai sekarang, konsumen harus lebih berhati-hati dalam pembelian Handphone, Komputer, maupun Tablet secara online maupun offline dan kenali perbedaan perangkat Ilegal dan Legal.
Discussion about this post