Momen Tanya Prabowo soal RUU Polri: Layakkah Kewenangannya Ditambah?

Lidik.id, Jakarta — Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara terkait wacana penambahan kewenangan kepolisian dalam Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) yang menuai sorotan tajam dari publik. Dalam wawancara eksklusif bersama enam jurnalis nasional yang digelar di kediamannya di Hambalang, Sabtu (6/4), Prabowo menjawab langsung pertanyaan kritis dari jurnalis sekaligus pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Najwa menyoroti pola dalam sejumlah RUU yang sedang dan akan dibahas di DPR, termasuk RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, dan RUU Penyiaran, yang dinilai mengarah pada perluasan wewenang aparat negara sekaligus menyempitkan ruang partisipasi warga.

“Khusus soal RUU Polri, kepolisian akan mendapat tambahan kewenangan, padahal masalah mendasarnya justru minimnya pengawasan terhadap institusi ini. Dari kasus kekerasan hingga korupsi dan pelecehan yang melibatkan aparat, apakah memang tepat menambah kewenangannya?” tanya Najwa.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan akan mempelajari lebih lanjut draf RUU yang beredar dan berjanji memberikan perhatian khusus terhadap masukan dari masyarakat.

“Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kenapa harus ditambah?” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa prinsipnya adalah memberikan kewenangan yang cukup bagi penegakan hukum, namun tetap disertai dengan pengawasan yang sepadan.

Prabowo juga menyinggung soal sistem demokrasi dan legislasi Indonesia yang menurutnya sudah melibatkan berbagai partai politik, termasuk oposisi. Namun, ia mengakui perlunya peningkatan transparansi dalam proses legislasi.

“Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang. Harus ada kejelasan, mana naskah yang resmi. Itu yang perlu kita buka ke publik,” tegasnya.

Wawancara selama hampir tiga jam yang dimoderatori Valerina Daniel dari TVRI itu turut membahas isu strategis lain, mulai dari Undang-Undang TNI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga kebijakan perdagangan internasional yang dipicu oleh tarif baru dari Amerika Serikat.

Di akhir sesi, Najwa menitipkan harapan agar Prabowo dan jajarannya memastikan pengawasan yang lebih kuat terhadap institusi kepolisian. “Kami butuh polisi yang hebat, tapi juga bisa diawasi. Itu kuncinya,” ucapnya.