LIDIK.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim resmi dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI selama enam bulan ke depan. Pencegahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek pada periode 2019–2022.
“Iya (dicegah ke luar negeri). Sejak 19 Juni 2025 untuk enam bulan ke depan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, Sabtu (28/6/2025), dikutip dari Antara.
Pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi sekolah tersebut sebelumnya memang menuai sorotan karena tidak tepat guna di sejumlah daerah, terutama wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang belum memiliki infrastruktur memadai.
Gibran Kritik Zonasi dan Ketimpangan Guru
Dalam momen Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, isu pendidikan kembali mencuat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengangkat masalah zonasi dan ketimpangan distribusi guru di berbagai daerah.
“Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Zonasi ini program yang baik, tapi belum bisa diterapkan di semua wilayah,” kata Gibran.
Ia menyebut persoalan zonasi sebagai masalah tahunan yang tak kunjung terselesaikan. Saat menjabat Wali Kota Solo, Gibran mengaku sempat bersurat ke pusat untuk menyampaikan keluhan, namun tak mendapatkan tanggapan.
Bungkam Soal Kritik JK
Di tengah meningkatnya tekanan, Nadiem juga menjadi sasaran kritik tajam dari Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang menyebutnya sebagai menteri yang tidak pernah berkantor dan tak paham dunia pendidikan.
Namun saat dimintai tanggapan usai menghadiri rapat kerja terakhir bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, pada 11 September 2024 lalu, Nadiem memilih bungkam. Mengenakan batik merah muda, ia hanya menjawab singkat soal rapat, lalu meninggalkan lokasi tanpa komentar terkait kritik JK. Ia langsung masuk ke mobil dinasnya tanpa memberi pernyataan tambahan.
JK: “Nadiem Tak Punya Akar di Dunia Pendidikan”
Dalam sebuah diskusi bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Komisi X DPR RI, JK menyebut menteri pendidikan ideal adalah sosok yang memiliki pemahaman dan pengalaman mendalam di dunia pendidikan.
“Tokoh-tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan malas ngurus pendidikan, kacaulah semuanya,” ujar JK.
Ia membandingkan Nadiem dengan Anies Baswedan, mantan Mendikbud yang dinilainya memiliki latar belakang akademik dan pengalaman luas sebagai rektor dan pendidik.
Pengamat: Kritik JK Tepat Sasaran
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai kritik JK terhadap Nadiem sangat relevan. Ia menyoroti bahwa latar belakang Nadiem sebagai pendiri startup tidak menjamin keberhasilannya dalam mengelola sistem pendidikan nasional yang kompleks.
“Sejak awal, banyak kritik bahwa Nadiem kurang pas di posisi Mendikbud. Fokusnya terlalu sempit pada kesenjangan antara dunia usaha dan lulusan pendidikan, padahal banyak isu mendasar lain,” ujar Bhima dikutip Kompas.
Bhima menambahkan bahwa posisi Mendikbud membutuhkan figur yang tidak hanya memahami sistem pendidikan, tapi juga memiliki visi yang kuat dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia secara menyeluruh.
Discussion about this post