LIDIK.ID , Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM dan LPG akan ikut naik, jika pajak karbon (carbon tax) diterapkan. Jum’at, (19/11).
Hal itu disampaikan oleh Arifin Tasrif saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (15/11) lalu.
“Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon,” ujar Arifin Tasrif , dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM.
Simulasi potensi kenaikan harga BBM dan LPG juga telah dibuat oleh Kementerian ESDM. Mereka memasukkan simulasi ke dalam 3 usulan skema perhitungan dasar penerapan pajak karbon sektor energi.
Ketiga usulan tersebut adalah USD2 per ton (Rp30/kg CO2e(m, USD5 per ton (Rp 75/kg CO2e) dan USD10 per ton (Rp 150/kg CO2e).
Arifin mengatakan 3 skema itu mempunyai pengaruh pada tambahan biaya dan harga, baik di sektor hulu da hilir bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon.
Jika pajak karbon ditetapkan USD2per ton atau Rp 30 per kg CO2e, maka ada tambahan biaya USD0,1 per ton dari sisi produksi batu bara dengan intensitas emisi 38,3 Kg CO2/ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2/barel.
Kemudian, jika sisi produksi gas bumi mempunyai intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2/MMSCF, maka akan ada tambahan biaya USD0,01/MSCF.
Pada sisi konsumen potensi yang sama juga dapat terjadi. Misal, untuk konsumen yang menggunakan BBM dengan intensitas 2,13 kg CO2/liter.m, berpotensi ada peningkatan biaya sebesar Rp64/liter.
Sementara untuk konsumen gas atau LPG dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2/MSCF dan Rp 37/kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2/kg ada tambahan harga senilai Rp 1.638/MSCF.
Pengenaan pajak karbon juga berdampak terhadap tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara, yakni di biaya pembangkit sebesar Rp 29/kWh dan tambahan di industri emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kWh.
Sedangkan pada sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton/tahun, maka pengenaan pajak karbon senilai USD1/ton akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 76,49 Miliar.
Hal itu juga seiring dengan penambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik senilai Rp 76,49 Miliar dan penambahan subsidi listrik Rp 20,46 Miliar, serta kompensasi Rp 61,38 Miliar.
Adapun, Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur pajak karbon atau emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 30,00/kg CO2e. Pajak akan berlaku pada 1 April 2022 di subsektor PLTU batu bara dengan skema cap dan tax.
(DIM)
Discussion about this post