(LIDIK.ID) – BATUBARA – Pemerintah Batubara merugikan uang negara sebesar Rp.205.961.203,90, pasalnya PT Inalum tidak menyetorkan kekurangan pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kota Batubara sebagai suatu kewajiban sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara No.62.C/LHP/XVIII.MDN/06/2018, (27/06/2018).
Demikian pernyataan Ratama Saragih Wali Kota DPD LSM Lira T.Tinggi yang juga sebagai Jejaring Ombudsman Sumatera Utara (12/02/2020) melaui pesan Washapnya.
Lagi katanya bahwa sebelumnya Lira sudah melayangkan surat No.02-III/AU/DPD/LIRA/2020. (27/01/2020). perihal klarifikasi namun sampai berita ini diturunkan Pemkab Batubara tidak menggubrisnya, bahkan nomor kontak (0622697703) yang diberikan sekretariat Pemkab Batubara pun tidak pernah diangkat.
Dalam LHP BPK Sumut jelas dirinci bahwa Tahun Anggaran 2017 pajak daerah Pemkab Batubara disajikan sebesar Rp.35.619.374.653,00 dengan realisasi sebesar Rp.40.946.947.204,00 atau 114,96%.
Adapun kronologisnya, pada (21/01/2014) kepala BPPRD Mengirim surat nomor.973/004/DISPENDA/I/2004 kepada direktur PT.Inalum perihal pemberitahuan pembayaran PPJ non PLN.Hal tersebut terkait dengan berakhirnya master agreement (perjanjian kerja sama RI dengan pihak Jepang), yang mewajibkan PT Inalum mengikuti ketentuan pajak daerah sesuai dengan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Besaran pajak yang akan dibayar oleh PT.Inalum adalah sebesar Rp.2.822.688.000,00 bulan November dan Desember 2013. Besaran tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp.605,00/kwh.
Pada (19/11/2015) pemkab Batu Bara (pihak pertama) dhi.diwakili kepala BPPRD dan PT.Inalum (pihak kedua) dhi.diwakili Direktur keuangan, menandatangani nota kesepahaman tentang pembayaran PPJ wilayah kabupaten Batu Bara yang isinya antara lain : pihak PT.Inalum terutang sejak masa pajak bulan september 2014.
Pada (11/12/2015) PT.Inalum melakukan pembayaran sementara PPJ kepada Pemkab Batu Bara dengan tarif sebesar Rp.79,37/kwh dengan nilai pembayaran sebesar Rp.4.796.280.684,00 untuk September 2014 s.d Agustus 2015.Pembayaran PPJ tersebut didasarkan atas tarif yang diatur dalam nota kesepahaman tanpa memperhatikan tarif yang diatur dalam peraturan bupati (perbup) No.51/2004 tentang tata cara pemungutan PPJ yang menetapkan tarif PPJ sebesar Rp.605,00/kwh, disusun berdasarkan Perda dan Permen ESDM serta berdasarkan hasil studi banding.Perubahan tarif PPJ per kwh dari Rp.605,00 menjadi Rp.79,37 dilakukan sepihak oleh PT.Inalum karena tarif sebesar Rp 79,37 hanya didasarkan pada biaya produksi listrik PT.Inalum tanpa memperhatikan tarif dasar harga listrik.
Perubahan tarif PPJ sebesar Rp.605,00 menjadi Rp.79,37 yang disepakati dalam nota kesepahaman tidak sah, karena nota kesepahaman tersebut hanya ditandatangani kepala BPPRD tanpa persetujuan kepala daerah.
Nota kesepahaman yang telah ditandatangani merugikan pemkab Batu Bara (Negara) karena membolehkan PT.Inalum tidak membayar PPJ terutang periode November 2013 s.d Agustus 2014.
Lebih parahnya lagi dalam LHP BPK Batu Bara TA.2017 di jelaskan bahwa Pemkab Batu Bara tidak pernah menerbitkan SKPDKB dasar Pengakuan Hutang kepada PT.Inalum sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 80 Perda No.9/2010 tentang Pajak Daerah, sehingga mengakibatkan kerugian Negara ratusan Miliar Rupiah.
Jika hal ini tidak di tindak tegas maka kerugian Negara yang diakibatkan kelalain dan Dugaan Indikasi KKN membawa bencana yang besar bagi Negara Ini.
Sebelumnya Ratama sebagai jejaring Ombudsman Sumatera Utara sudah mendiskusikan case ini kepada Abiyadi Siregar Kepala Ombudsman Sumatera Utara sepekan yang lalu di kantor Ombudsman Sumatera Utara di Medan.
Discussion about this post