LIDIK.ID, BANDAR LAMPUNG – Perjanjian bilateral dilakukan Indonesia dengan banyak sekali negara di dunia terkait dengan berbagai macam jenis barang. Salah satunya adalah perjanjian bilateral bersama Korea Selatan mengenai ekspor APD dan Masker.
Hal itu dinyatakan Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama Jorry S. Koloay saat dihubungi melalui telfon seperti yang dikutip oleh nawacitapost.com
“Bahwa APD itu adalah perjanjian bilateral, perdagangan antara Korea Selatan dengan Indonesia. Jadi produksi dari perusahaan Korea, pabrikan Korea yang ada di Indonesia,” kata Jorry.
Jorry mengatakan, APD itu merupakan peralatan medis yang diproduksi di Indonesia hanya saja bahan dan peralatannya memang berasal dari Korea. APD tersebut juga disebar di beberapa daerah di Indonesia.
Jorry juga mengatakan bahwa barang-barang ini akan diekspor ke Korea Selatan sesuai dengan perjanjian dagang antara dua negara. Perjanjian itu juga menjelaskan bahwa sebagian dari barang itu tetap dan bisa digunakan di Indonesia.
“Dia produksi dengan catatan perjanjian itu adalah sebagian diekspor ke Korea, sebagian digunakan di Indonesia,” ujar Jorry.
Dalam perjanjian itu tercantum persentase barang yang boleh diekspor dari Indonesia ke Korea. Bila salah satu negara tidak mematuhi aturan tersebut dengan alasan apapun, maka salah satu pihak telah mengingkari perjanjian yang telah ditetapkan.
Konsekuensi dari perjanjian itu Korea Selatan ekspor bahan baku standar Internasional dan Indonesia kirimkan barang bersertifikat sama. Jika tidak, maka Korea tidak akan mengirimkan bahan baku berstandar Internasional.
“Sekarang terserah kita. Kalau kita enggak mau kirim dan pakai sendiri berarti ya ada satu tidak commit di situ, konsekuensinya ya tidak akan dikirim bahan baku,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan agar meminta Polri mengusut dugaan ekspor sebanyak 1,2 juta alat pelindung diri (APD) penanganan virus corona (Covid-19) ke Korea Selatan (Korsel).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengatakan, ekspor sebanyak 1,2 juta APD ke Korsel ini sempat mendapatkan sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi IX DPR dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito.
Discussion about this post