Prabowo Sentil ‘Raja Kecil’ yang Melawan Instruksi Penghematan Anggaran

Lidik.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menghemat anggaran pemerintah. Ia menyoroti pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut dan menyebut mereka sebagai ‘raja kecil’ dalam birokrasi.

Instruksi penghematan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Dalam kebijakan ini, Prabowo meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memangkas berbagai pengeluaran yang dianggap tidak esensial, termasuk seremoni, studi banding, seminar, dan perjalanan dinas.

Total efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp 306 triliun, terdiri dari Rp 256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun dari transfer ke daerah. Pemda juga diminta memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen dan membatasi honorarium tim kerja.

Dalam sambutannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, pada Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk menyalurkan lebih banyak dana kepada rakyat.

“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran mubazir, pengeluaran yang menjadi alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan,” tegasnya.

Namun, Prabowo mengungkapkan ada pihak dalam birokrasi yang menolak kebijakan ini. “Ada yang melawan saya. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat,” ujarnya.

Prabowo menyoroti kondisi sekolah di Indonesia, yang jumlahnya sekitar 330.000 sekolah. Namun, anggaran perbaikan selama ini hanya mampu menangani sekitar 20.000 sekolah.

“Karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, kalau perlu lima tahun nggak usah ke luar negeri,” katanya dengan nada tegas.

Namun, Prabowo tetap memberi pengecualian untuk perjalanan luar negeri yang benar-benar memiliki kepentingan negara. “Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” ujarnya.

Prabowo juga menanggapi kritik terkait frekuensi perjalanannya ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa kunjungannya dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala negara, untuk menghadiri konferensi penting dan menjaga kepentingan nasional.

Pernyataan tegas Prabowo ini menandakan langkah serius pemerintah dalam menekan pemborosan anggaran dan memastikan penggunaan dana negara lebih efisien serta tepat sasaran.