Pramono vs Dedi, Duel Gaya Kepemimpinan Lewat Program Unggulan

Lidik.id, Jakarta — Dua gubernur dari provinsi tetangga, Pramono Anung dari DKI Jakarta dan Dedi Mulyadi dari Jawa Barat, tengah menarik perhatian publik dengan peluncuran program-program unggulan mereka yang mencerminkan pendekatan berbeda dalam membangun daerah masing-masing.

Program Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru saja meluncurkan tiga program andalannya: Pasukan Putih, JakCare, dan JakAmbulans. Pasukan Putih merupakan layanan kesehatan yang difokuskan untuk membantu masyarakat, terutama lansia, dalam mengakses pelayanan medis.

“Pasukan Putih adalah layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk lansia. Bagi 18 tahun ke atas, misalnya terkena persoalan diabetes, stroke, dan sebagainya, maka Pasukan Putih ini akan memberikan layanan kesehatan,” ujar Pramono saat peluncuran di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan bagian dari 100 Hari Quick Wins Pramono Anung dan Rano Karno, yang bertujuan untuk memberikan dampak nyata bagi warga Jakarta dalam waktu singkat.

Program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil pendekatan berbeda dengan menerapkan kurikulum wajib militer di SMA dan SMK mulai tahun ajaran baru.

Program ini bertujuan membentuk karakter bela negara di kalangan siswa, dengan melibatkan anggota TNI dan Polri sebagai pembina di setiap sekolah.

“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” kata Dedi dalam keterangan resmi.

Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar. “Tidak ada pelatihan militer. Ini pembinaan yang tidak mereka dapat di lingkungan rumah,” ujarnya.

Dedi Singgung Rencana untuk Jakarta, Pramono Merespon

Dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dengan APBD Jakarta yang mencapai Rp90 triliun dan jumlah KK sekitar 2 juta, maka setiap KK bisa mendapatkan gaji Rp10 juta per bulan. “Kalau saya gubernurnya, saya bagi,” ujar Dedi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut bahwa Dedi melakukan kesalahan dalam perhitungan. Menurutnya, jika 2 juta KK masing-masing menerima Rp10 juta per bulan, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp240 triliun per tahun, jauh melebihi APBD DKI Jakarta yang hanya Rp91,34 triliun. “Mungkin terlalu bersemangat, jadi salah hitung,” kata Chico.

Adu Strategi: Pramono vs Dedi

Pramono Anung fokus pada program-program realistis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peluncuran Pasukan Putih, JakCare, dan JakAmbulans yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga, terutama lansia.

Sementara itu, Dedi Mulyadi dikenal dengan pendekatan yang menekankan pada pembentukan karakter dan disiplin, seperti program wajib militer di sekolah dan pembinaan siswa bermasalah di barak militer.