Respon China Setelah digugat Triliunan Dolar AS Oleh Puluhan Negara Karena Corona

LIDIK.ID, BANDAR LAMPUNG – Seperti yang diketahui oleh penduduk dunia bahwa kasus virus Corona pertama kali ditemukan di wilayah China. Tepatnya, di kota Wuhan. Virus ini kemudian menyebar ke ratusan negara bahkan ratusan ribu orang meninggal.

Tak hanya itu, beberapa negara dan rakyatnya mengalami kesulitan dalam situasi ini. Perekonomian dan banyaknya kegiatan tertunda akibat berlakunya  physical distancing dan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona yang kini menjadi wabah dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tak sedikit negara menggungat China berencana dan sedang mengajukan tuntutan class action kepada China. Alasannya adalah karena negara itu dianggap telah lalai dalam menangani wabah virus corona (COVID-19) dan berusaha menutupinya saat pertama kali muncul di kota Wuhan pada Desember lalu.

Melalui Juru Bicara Kementrian Luar Negeri, Geng Shuang. Pemerintah China menanggapi kasus gugatan ini. Menurutnya, menyerang China tak akan mampu mengembalikan waktu dan nyawa akibat COVID-19.

Selain itu, juga menyerang AS atas tuntutan ganti rugi yang akan diajukan ke negara itu. Dalam Twitternya China Daily menuliskan bagaimana China tidak pernah menuntut AS karena flu H1N1 yang disebabkan negara itu.

“Flu H1N1 yang terjadi di AS tahun 2009 menyebar di 214 negara, membunuh 200.000 orang. Lalu apakah tiap orang menuntut ganti rugi dari AS?” ujarnya.

“Masyarakat AS harus jelas terkait hal ini: China bukan musuh mereka,” ujar Geng dalam konferensi pers seperti dilansir CNN International, Senin (20/4/2020).

Geng juga mengatakan komunitas internasional harus bersatu untuk memenangkan perang melawan virus corona. China juga berharap orang-orang di AS menghargai fakta, sains, dan konsensus internasional.

AS harus berhenti menyerang dan menyalahkan China, membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan lebih fokus pada situasi domestik dan kerja sama internasional.

Sebelumnya, ribuan warga Amerika Serikat menandatangani class action di negara bagian Florida. Para warga meminta kompensasi dan pertanggungjawaban dari China atas pandemi COVID-19.

Gugatan berisi meminta ganti rugi miliaran dolar bagi mereka yang menderita luka-luka pribadi, kematian yang salah, kerusakan properti, dan kerusakan lainnya karena kegagalan China atas COVID-19 ke China.

Tak hanya warga Amerika Serikat tersebut, class action yang diajukan secara terpisah oleh salah satu bisnis Las Vegas yang sedang mencari miliaran dolar sebagai ganti rugi atas nama lima bisnis lokal.

Gugatan itu mengklaim bahwa Pemerintah China seharusnya berbagi lebih banyak informasi tentang virus, tetapi mengintimidasi dokter, ilmuwan, jurnalis, dan pengacara sambil membiarkan penyakit COVID-19 menyebar.

Sebagaimana dilaporkan Jerusalem Post, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Israel Shurat HaDin berencana untuk mengajukan gugatan class action terhadap China dalam beberapa hari mendatang.

Sama seperti AS, Israel menggugat China karena lalai dalam menangani wabah yang kini sudah menginfeksi lebih dari 2,4 juta orang di seluruh dunia itu. China kemungkinan harus membayar kompensasi sebesar US$ 6 triliun atau sekitar Rp 90 ribu triliun (estimasi kurs Rp 15.000/dolar), menurut Daily Examiner.

Dengat alasan gugatan yang sama, Inggris juga mengajukannya pada awal April lalu. Dalam pertimbangannya, tuntutan yang mungkin akan diajukan Inggris ke PBB dan Mahkamah Internasional, menurut laporan Express pada 5 April.

Menurut Henry Jackson Society, jika gugatan telah diputuskan, China kemungkinan harus membayar lebih dari £ 350 miliar atau sekitar Rp 7.000 triliun.

Sementara itu, Australia, telah menyerukan penyelidikan internasional terhadap penanganan krisis Corona di China. Menteri Luar Negeri Australia, Senator Marise Payne mengatakan China harus mengungkapkan kepada dunia bagaimana dan mengapa wabah itu bisa terjadi di Wuhan, akhir tahun lalu.

Payne mengatakan harus ada tinjauan independen untuk mengidentifikasi asal-usul virus, bagaimana itu ditangani. Juga bagaimana China berbagi informasi dan interaksinya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia beranggapan untuk maju dalam konteks masalah ini, transparansi adalah kuncinya.