LIDIK.ID, Surabaya – Mulai hari ini, Senin (13/4) pemerintah provinsi Jawa Timur membuka layanan pendamping bagi warga yang ingin mengakses program Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan guna memudahkan warga Jawa Timur dalam mengakses program tersebut.
Program ini diperuntukan untuk para pekerja yang dirumahkan, terkena PHK, maupun terkendala untuk mendaftar secara mendiri melalui perengakat pribadi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong para pekerja yang terdampak pandemi covid-19 untuk segera mendaftar program Kartu Prakerja dari pemerintah pusat yang telah dibuka pendaftarannya untuk gelombang pertama.
Itu sebabnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka 56 posko layanan pendampingan untuk pendaftaran program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
Layanan posko yang berada di 56 titik ini dapat diakses seperti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya.
Selain itu posko pendampingan juga disediakan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se Jawa Timur, kemudian juga dibuka di LTSA-UPT P2TK Jalan Bendul Merisi Surabaya, dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 kabupaten kota se Jawa Timur.
Layanan tersebut dibuka sesuai jam kerja dengan syarat yang cukup sederhana.
“Layanan ini buka mulai hari ini sesuai jam kerja. Syaratnya juga sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” tegas Gubernur Khofifah.
Dan bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254
Selain membatu mengakses program ini, Pemprov Jatim juga terus melakukan pendataan nama-nama yang sudah masuk sebagai pegawai terdampak terkena PHK maupun yang dirumahkan akibat wabah covid-19 ini.
Hingga akhir pekan tanggal 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim menyebutkan bahwa jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang.
Tak hanya itu, informasi yang didapat menunjukan ada sebanyak 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak covid-19 baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.
Pemprov Jatim sangat mengusulkan mereka ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah covid-19 yang juga diusulkan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak juga menjelaskan bahwa program Kartu Prakerja ini tidak otomatis didapatkan oleh mereka para pekerja yang terdampak covid-19. Melainkan juga diterapkan sistem seleksi.
“Jadi memang ada proses seleksinya, atau tidak otomatis. Nah tadi juga ada pertanyaan bagaimana jika dia yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial tapi ternyata di tengah jalan dia dapat kartu prakerja karena ini kan sistem pendaftarannya bergelombang,”jelas Emil.
Emil juga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mendata dan mereview jaringan pengaman sosial dari Pemerintah Provinsi jikalau penerima ternyata sudah mendapatkan program jarigan pengaman sosial.
Discussion about this post