Usai Ditahan, Azis Syamsuddin Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR RI

LIDIK.ID , Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin setelah ditahan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena kasus suap, mengajukan pengdunduran diri dari jabatannya. Sabtu, (25/09).

Hal tersebut disampaikan oleh Azis melalui surat resmi yang diserahkan kepada DPP Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar , Airlangga Hartanto.

“Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir saat konferensi pers di Kantor Fraksi Partai Golkar. Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Terkait pengganti Azis pada posisi tersebut akan dibahas dalam mekanisme DPP Golkar.

“Terkait dengan penggantinya, Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat,” papar Adies.

Diketahui sebelumnya, Wakil DPR RI Azis Syamsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK karena jeratan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Kasus Azis ditangani oleh KPK Lampung Tengah, yang kemudian dilakukan penjemputan paksa di kediamannya yang berlokasi di Jakarta Selatan. Setelahnya, Azis ditahan selama 20 hari kedepan untuk penyidikan lebih lanjut.

Azis diduga telah melakukan penyuapan kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patujju dan advokat Maskur Husain.  Diketahui, Ia berperan sebagai pihak yang mempertemukan Stepanus Robin Patujju dengan Wikota Tanjung Balai, M Syahrial yang juga sedang disidik oleh lembaga antirasuah.

Suap yang diberikan oleh Azis kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain secara bertahap yakni, Rp 200 juta, USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.

Akibat perbuatannya, tersangka AZ terjerat Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah eengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(MYG)

Discussion about this post