UU Perpajakan Baru Disahkan, Pajak Penghasilan Sesuai Tinggi-Rendahnya Pendapatan

LIDIK.ID , Jakarta – Pengesahan UU Perpajakan baru telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam sidang paripurnanya kemarin, dengan nama baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jum’at, (08/10).

Dalam UU HPP, salah satu kebijakan yang diatur adalah mengenai pajak penghasilan atau PPh. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyampaikan bahwa, tarif dan bracket (batas) pajak penghasilan pribadi akan diubah sesuai dengan tinggi-rendahnya besaran pendapatan.

Semakin tinggi penghasilan maka tarif yang diberikan juga sesuai, dan keringanan akan ditujukan kepada yang pendapatannya rendah.

“Ini adalah elemen keadilan yang sangat jelas. Masyarakat yang penghasilannya di bawah diringankan dan yang penghasilannya di atas dinaikkan sedikit,” ujarnya saat konferensi pers, Kamis (07/10) malam.

Berikut simulasi kewajiban pajak berdasarkan bracket di UU HPP terbaru:

  • Penghasilan per bulan Rp 5 juta atau per tahun Rp 60 juta (PPh 5%): jika di UU PPh kena pajak Rp 300 ribu, di UU HPP tetap kena Rp 300 ribu,
  • Penghasilan per bulan Rp 9 juta atau per tahun Rp 108 jutq (PPh 15%): jika di UU PPh kena pajak Rp 3,1 juta, di UU HPP kena Rp 2,7 juta,
  • Penghasilan per bulan Rp 10 juta atau per tahun Rp 120 juta (PPh 25%): jika di UU PPh kena pajak Rp 4,9 juta, di UU HPP kena Rp 3,9 juta,
  • Penghasilan per bulan Rp 15 juta atau per tahun Rp 180 juta (PPh 30%): jika di UU PPh kena pajak Rp 13,9 juta, di UU HPP kena Rp 12,9 juta,
  • Penghasilan per bulan Rp 417 juta atau per tahun Rp 5 Miliar (PPh 35%).

Dalam UU Perpajakan yang baru ini bagi warga yang pendapatannya Rp 5 juta s/d Rp 9 juta mendapat keringanan pajak.

“Kalau yang pendapatannya Rp 5 Miliar (per tahun), dia kena pajaknya lebih tinggi,” pungkas Sri Mulyani.

(MYG)

Discussion about this post