Viral! Unggahan Facebook Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Periksa Kamar Tahanan

LIDIK.ID , Pekanbaru – Heboh di media sosial, terkait unggahan mengatasnamakan Bupati Kuantan Singgigi (Kuansing), Andi Putra yang tengah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Facebook. Senin, (25/10).

Menanggapi kabar tersebut, KPK langsung melakukan penggeledahan kamar tahanan Andi Putra dan hasilnya tidak ditemukan alat komunikasi apapun di sana.

“Menanggapi informasi yang beredar tentang postingan di akun media sosial tahanan KPK atas nama AP Bupati Kuansing, kami sampaikan bahwa petugas KPK, Sabtu (23/10) langsung melakukan penggeledahan di kamar tahanan dimaksud dan tidak menemukan peralatan komunikasi apa pun,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta. Senin, (25/10).

Adapun dalam unggahan Facebook yang mengatasnamakan Bupati Kuansing tersebut, tertulis mengenai pertemuan Plt Bupati Suhardiman Amby, politisi dan pihak sebuah perusahaan swasta.

Selain itu, ada juga tanggapan Andi Putra yang tengah ditahan 20 hari oleh KPK. Akun tersebut menyebutkan KPK hanya mengada-ngada hukum Bupati Kuansing itu.

“Saya pribadi mohon maaf telah mengecewakan masyarakat Kuansing. Mohon doa dan suportnya agar bisa kembali ke Kuansing semoga cuma 20 hari dan KPK hanya mengada-ngada tidak punya bukti,” tulis akun tersebut, pada hari Sabtu (23/10).

Kemudian, dalam unggahan tersebut Andi Putra menyebut dirinya ingin bebas agar bisa bercerita kepada masyarakat mengenai penghianat dalam kasus tersebut.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan KPK di kamar tahanan Andi Putra, tidak ditemukan alat komunikasi apapun, yang berarti unggahan tersebut kemungkinan ditulis oleh orang lain dengan mengatasnamakan Bupati Kuansing itu.

Ali Fikri dalam keterangannya juga mengatakan, Andi telah mengaku bahwa bukan dirinya yang menulis unggahan di media sosial Facebook tersebut.

“KPK pastikan seluruh tahanan dilarang membawa atau menggunakan peralatan elektronik, termasuk alat komunikasi ke dalam rutan sebagaimana diatur Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013,” jelas Ali.

Keamanan di rutan KPK juga dijaga ketat oleh petugas selama 1×24 jam dan dipantau oleh CCTV. Pemeriksaan secara detail dan berlapis juga dilakukan oleh KPK terhadap tahanan yang akan ditahan dalam rutan.

Andi Putra sendiri ditahan di Gedung Merah Putih KPK, setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuansing.

Selain Andi, KPK juga menetapkan General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka.

KPK menjelaskan dalam konstruksi perkara, untuk keberlangsungan kegiatan usaha PT Adimulia Agrolestari, yang mengajukan HGU sejak 2019 dan akan berakhir 2024, salah satu syarat untuk melakukan perpanjangan HGU adalah membangun kebun kemutraan minimal 20% dari HGU yang diajukan.

Namun, lokasi kebun kemitraan 20% PT Adimulia Agrolestari berada di Kabupaten Kampar, Riau, padahal seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Sudarso akhirnya mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra untuk menyetujui kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar.

Sudarso dan Andi Putra pun melakukan pertemuan. Andi menyampaikan bahwa dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20% Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA), untuk memperpanjang HGU yang seharusnya dibangun di Kuansing, membutuhkan minimal uang senilai Rp 2 Miliar.

Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu.

Sudarso menyetujui kesepakatan tersebut dan memberikan uang pertama Rp 500 juta kepada Andi, pada September 2021. Kemudian, Oktober 2021 diberikan kembali Rp 200 juta.

Akibat perbuatannya, Sudarso melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Sementara Andi Putra, disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

(MYG)

Discussion about this post