Wakil Ketua DPR RI Jadi Tersangka Dugaan TPK, Dijemput Paksa dan Ditahan KPK

LIDIK.ID , Jakarta – Wakil Ketua DPR Ri, ZA yang tersandung kasus dugaan tindak pidana  korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) telah dijemput paksa dan ditahan Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Sabtu, (25/09).

Kasus ini ditangani oleh KPK Kabupaten Lampung Tengah. Ketua KPK H. Firli Bahuri menyampaikan setelah dilakukan pengumpulan keterangan, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Status perkara kasus ini telah ditingkatkan oleh KPK ke penyidikan dengan menetapkan Wakil Ketua DPR RI 2019-2024, AZ sebagai tersangka.

Penangkapan AZ dilakukan oleh Tim Penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dengan penjemputan paksa di kediamannya yang berada di Jakarta Selatan.

Sebelumnya, AZ sempat meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan lantaran mengaku sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena sempat berinteraksi dengan orang yang terjangkit virus Covid-19.    

“Untuk itu, KPK mengkonfirmasi dan  melakukan pengecekan kesehatan  yang bersangkutan yang dilakukan  oleh Tim Penyidik dengan  melibatkan petugas medis,” ungkap Firli.

Pengecekan kesehatan AZ dilakukan di rumah pribadinya dan hasil menunjukkan non-reaktif Covid-19, sehingga pemeriksaan oleh KPK dapat dilakukan.

“Tim KPK kemudian membawa AZ  ke Gedung Merah Putih untuk  dilakukan pemeriksaan,” jelas Firli.

Adapun, dalam konstruksi perkara didiga telah terjadi sejak Agustus 2020 dimana AZ menghubungi SRP, untuk meminta tolong menangani kasus yang melibatkan dirinya dan rekannya, AG yang sedang diselediki oleh KPK.

Kemudian, SRP menghubungi rekannya MH untuk turut mengawal dan menangani perkara tersebut. Keduanya, MH dan SRP menyampaikan pada AZ dan AG untuk menyiapkan uang masing-masing senilai Rp 2 Miliar yang disetujui oleh AZ.

Selanjutnya, MH juga meminta uang muka kepada AZ senilai Rp 300 juta yang diberikan melalui transfer menggunakan rekening bank milik MH.

“Selanjutnya SRP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud  kepada AZ,” lanjut Firli.

Maka, sebagai bentuk kominten dan tanda jadi AZ menggunakan rekening bank pribadinya mengirimkan uang senilai Rp 200 juta kepada MH secara bertahap.

*Masih di bulan Agustus 2020*

Masih di bulan yang sama, SRP mendatangi rumah dinas AZ di Jakarta Selatan untuk menerima uang secara bertahap senilai USD 10.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.

Sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing itu kemudian ditukarkan ke mata uang rupiah oleh SRP dan MH di money changer dengan menggunakan identitas pihak lain.

“Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp4 Miliar,  yang telah direalisasikan baru  sejumlah Rp3,1 Miliar,” papar Firli.

Akibat perbuatannya, Tersangka AZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada 20 orang sakti beserta alat bukti lain yang kemudian melakukan penahanan kepada tersangka untuk waktu 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2021 s/d 13 Oktober 2021 di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan.

Kepada tersangka juga dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Pihak KPK sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan AZ, sebagaimana seorang penyelenggara negara dan wakil rakyat, harusnya AZ dapat menjadi contoh untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk itu, kembali kami menegaskan bahwa KPK tidak segan menindak penyelenggara negara yang melakukan perbuatan  tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang  bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Firli.

Ketua KPK juga menjelaskan terkait pemanggilan seseorang, penyidik akan meyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti.

Oleh sebab itu, diharapkan oleh KPK setiap orang yang dipanggil dapat memenuhi panggilannya sebagai bentuk penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan.

“KPK tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,” tegas Firli.

KPK sangat menjunjung tinggi dan menganut prinsip ‘The sun rise and the sun set principle’

“Kami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi karenya penyidik KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak,” ujar Firli.

“Rakyat menaruh harapan kepada KPK dan tentu jawabannya sangat tergantung kepada kita semua selaku anak bangsa yang hormat dan patuh hukum,” pungkasnya.

(MYG)

Discussion about this post