(LIDIK.ID) – JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pada (06/01/2020). Pria yang akrab disapa Zulhas itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.
“Hari Kamis untuk Pak Zulkifli Hasan. Ini pemanggilan yang kedua. Yang pertama katanya kan suratnya tidak sampai,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan,(5/2/2020).
KPK meyakini surat panggilan ini sudah sampai ke tangan Zulhas sebab sudah mengantongi tanda terima. KPK berharap Zulhas hadir dan memberikan keterangan untuk membantu pengungkapan kasus tersebut.
“Harapan kami pak Zulkifli Hasan akan hadir memberikan keterangannya karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk lebih jelasnya perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK,” ujar Ali.
Pada Januari lalu, Zulhas sudah dipanggil sebagai saksi namun dia tak hadir. Ketika itu dia dipanggil sebagai saksi untuk untuk tersangka korporasi PT Palma.
PT Palma sendiri merupakan tersangka korporasi. Perusahaan itu ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Annas Maamun ini. PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun, yaitu PT Palma Satu dkk, tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif,(29/4/2019).
Selain itu, KPK menetapkan dua tersangka lain, yakni Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan 2014.
Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, (25/09/2014), pada Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.
Discussion about this post