KKP Bantah Isu Penjualan Pulau Kecil: Negara Tak Pernah Melegalkan Jual Beli Pulau

LIDIK.ID, JAKARTA — Kabar mengenai penjualan sejumlah pulau kecil di Indonesia kembali mencuat dan menghebohkan publik. Empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Nakok, dan Pulau Mala, dilaporkan muncul di situs jual-beli properti internasional Private Islands Online. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan jual beli pulau di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Koswara, dalam pernyataannya pada Senin (23/6), menyebut bahwa terminologi “penjualan pulau” tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

“Sebenarnya tidak ada istilah penjualan pulau di Indonesia. Yang ada adalah peralihan hak atas tanah, seperti sewa atau jual-beli tanah. Tapi kepemilikan tanah tidak serta merta berarti memiliki pulau,” ujar Koswara dalam Dialog Bersama Media di Jakarta.

Koswara menambahkan, Indonesia telah memiliki payung hukum jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa negara wajib menguasai minimal 30 persen dari luas daratan di sebuah pulau kecil. Sisanya, maksimal 70 persen, dapat dimanfaatkan oleh pihak non-pemerintah dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau.

Empat pulau yang disebut dalam situs tersebut memang memiliki status pertanahan yang berbeda. Pulau Ritan dan Tokongsendok diketahui telah memiliki sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, sementara Pulau Nakok dan Pulau Mala belum terdaftar. Namun, status tersebut tetap tidak mengubah prinsip hukum bahwa kepemilikan tanah tidak sama dengan kepemilikan atas pulau.

“Jika ada yang mengklaim memiliki pulau, padahal hanya punya tanahnya, dia tetap harus mendapatkan dokumen persetujuan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL untuk bisa mengakses laut di sekitarnya,” tegas Koswara.

Menindaklanjuti kemunculan iklan penjualan pulau tersebut, KKP telah bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan teguran kepada pihak pengelola situs. Jika tidak diindahkan, KKP meminta agar situs tersebut diblokir permanen.

“Sudah kami kirimkan surat peringatan. Bila tidak ditanggapi, kami minta agar situs tersebut dibanned. Ini bentuk langkah tegas negara dalam menjaga kedaulatan,” ungkap Koswara.

Sebagai bentuk pengawasan, KKP juga telah membentuk Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI). Tim ini akan melakukan pengecekan legalitas pemanfaatan pulau-pulau kecil serta menertibkan pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, KKP tengah menjalankan program pensertifikatan tanah untuk pulau-pulau kecil terluar sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan wilayah. Sejauh ini, 73 sertifikat telah diterbitkan untuk 62 pulau kecil dan/atau terluar di Indonesia.

Dengan sikap tegas ini, KKP berharap publik tidak lagi termakan isu yang menyesatkan dan menyadari bahwa pulau di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan semena-mena. Negara tetap menjadi pemegang kendali atas wilayah darat dan laut strategis demi menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan.