LIDIK.ID, Jayapura — Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan pentingnya akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Senin, (05/012026).
Penegasan tersebut disampaikan Fakhiri saat memimpin apel perdana awal tahun 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin.
“Memasuki awal tahun ini saya minta semua hal-hal buruk ditinggalkan, jangan sampai terbawa di 2026,” ujar Fakhiri.
Menurut dia, setiap ASN, khususnya pejabat struktural, wajib bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Akuntabilitas kinerja ASN menjadi kunci utama agar setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Fakhiri menekankan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami dan menjalankan program kerja sesuai perencanaan serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Ia juga memastikan, Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan evaluasi kinerja ASN secara berkala, guna memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya agar tidak terulang di tahun berjalan.
“Kami bakal melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara berkala agar kekurangan pada tahun sebelumnya dapat diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, Fakhiri mendorong para pejabat dan ASN untuk lebih dekat dengan masyarakat, memahami kebutuhan riil di lapangan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan.
Ia turut mengingatkan pentingnya ketelitian dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
“Bekerjalah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan. Jangan menunggu di akhir baru bekerja, karena itu akan berdampak pada kualitas kinerja dan pelayanan,” tegasnya.
Gubernur berharap, dengan meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme ASN, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan proses pembangunan di Papua berjalan lebih optimal.***
(TRS).







Discussion about this post