Juru Parkir Blitar Ancam Mogok Setor Retribusi, Tolak Wacana Penurunan Tarif

Lidik.di, Blitar – Wacana penurunan tarif parkir di Kota Blitar menuai penolakan keras dari para juru parkir (jukir). Dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi 3 DPRD Kota Blitar, Senin (2/6), sekitar 45 jukir menyampaikan langsung keberatan mereka terhadap rencana Pemerintah Kota Blitar menurunkan tarif parkir dari Rp2.000 menjadi Rp1.000.

“Kami tetap meminta Pemkot Blitar untuk membatalkan wacana ini. Kalau diteruskan, kesejahteraan kami pasti akan terdampak,” tegas Siswanto, juru bicara paguyuban jukir Kota Blitar.

Baca Lainnya

Yasmin Napper dan Giorgino Abraham Resmi Berpisah Setelah Tiga Tahun Pacaran

Hasil Pemeriksaan Mabes Polri, Tuduhan Pemerasan terhadap Kombes Julihan Tidak Terbukti

Bahkan, para jukir menyatakan siap melakukan aksi mogok menyetor retribusi ke pemerintah apabila wacana tersebut tetap dilanjutkan. Mereka juga mengeluhkan dampak dari penyebaran informasi wacana ini melalui media sosial yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Di lapangan, warga sudah mengira tarif parkir berubah. Kami jadi dirugikan, padahal kami menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kota ini,” tambah Siswanto.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar, Yudi Meira, menyatakan pihaknya telah menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan membuka ruang dialog dan menerima aspirasi jukir. “Kami mendengar dan akan menindaklanjuti keluhan mereka dengan membuat laporan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai mitra kami. Nantinya, hasil ini akan disampaikan kepada wali kota,” jelas Yudi.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi dengan jukir harus diperbaiki agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Para jukir merasa tidak pernah diajak bicara. Kalau ini diteruskan tanpa dialog, akan menimbulkan resistensi,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Kota Blitar, Juari, menyebut wacana perubahan tarif parkir masih dalam tahap kajian awal dan belum menjadi kebijakan resmi. “Kami tetap membuka ruang diskusi dengan para jukir. Kajian masih berjalan dan belum ada keputusan final,” jelasnya.

Dishub juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mempertimbangkan berbagai masukan sebelum merumuskan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait tarif parkir.