Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Tindak Premanisme Berkedok Ormas, TNI Turut Kerahkan Intelijen

Lidik.id, Jakarta – Pemerintah bergerak merespons maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan publik dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, dua peristiwa mencolok mencuat ke permukaan, penyerangan dan pembakaran mobil polisi oleh ormas di Depok, Jawa Barat, serta gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil BYD di Subang.

Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa negara tidak akan mentoleransi tindakan premanisme yang dibungkus atribut ormas.

“Pemerintah tidak ragu menindak aktivitas organisasi masyarakat yang meresahkan dan berpotensi mengganggu investasi,” tegas Budi dalam keterangan pers, Selasa (6/5).

Langkah ini juga melibatkan TNI secara langsung. Kepala Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Mayjen Yusri Yunarto, mengatakan pihaknya telah menyebar satuan intelijen Lidpamfik (Penyelidikan dan Pengamanan Fisik) untuk memantau dan mencegah aktivitas ormas yang meresahkan. Intelijen militer ini akan berkolaborasi dengan Polri, BIN, dan BAIS dalam pengumpulan dan analisis informasi.

“Fungsi utamanya adalah pencegahan. Kami tidak akan pandang bulu, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat,” ujar Yusri di Mabes TNI, Rabu (7/5).

Presiden Prabowo Subianto pun secara langsung menyoroti masalah ini dalam Sidang Kabinet Paripurna. Menurut Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Presiden menginstruksikan agar ormas turut mendukung agenda pembangunan, bukan justru mengganggu dengan pemalakan atau intimidasi.

“Presiden menekankan pentingnya ormas yang tertib dan bersinergi, bukan yang justru jadi beban,” kata Dudung di Istana Negara, Senin malam (5/5).

Dudung juga menanggapi silang pendapat yang sempat muncul antara tokoh ormas dan purnawirawan jenderal, termasuk kritik terhadap perilaku anggota ormas serta atribut mereka yang menyerupai seragam militer. Ia menekankan pentingnya meredakan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi.

“Yang penting ke depan, tidak saling bermusuhan. Tidak benar juga jika dikatakan TNI takut terhadap ormas,” tegas Dudung.

Sejalan dengan langkah pemerintah, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap ormas yang menghambat iklim investasi.

“Premanisme yang mengintimidasi dunia usaha adalah ancaman bagi produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta (6/5).