LIDIK.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait tahapan pembangunan kompleks rumah susun (rusun) bersubsidi di atas lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jumat, (30/01/2026).
Laporan tersebut disampaikan langsung Maruarar saat menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Pembangunan perumahan bersubsidi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Di tengah urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di kawasan penyangga ibu kota, proyek rusun subsidi di Cikarang diproyeksikan menjadi solusi hunian sekaligus penggerak ekonomi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dan Menteri PKP berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah perkembangan penting sektor perumahan.
“Dalam pertemuan lebih dari satu jam tersebut dibahas beberapa hal terkait perumahan, antara lain telah dilaksanakannya land clearing lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi,” ujar Teddy.
Selain progres pembebasan dan pembersihan lahan, Maruarar juga melaporkan bahwa rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi telah rampung. Ribuan unit tersebut nantinya akan tersebar di tiga kawasan yang saling berdekatan.
Teddy menyebutkan, lokasi pembangunan rusun subsidi tersebut berada di kawasan strategis yang dekat dengan pusat perkotaan dan fasilitas umum.
“Lokasi rusun berdekatan dengan akses sekolah, rumah sakit, perkantoran, pabrik, serta jalan besar,” katanya.
Pembangunan rusun subsidi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi signifikan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80.000 tenaga kerja di berbagai sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” lanjut Teddy.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar agar sebanyak mungkin warga Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menyediakan rumah bersubsidi, termasuk rusun, serta memangkas berbagai hambatan birokrasi.
“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk membangun ratusan unit rumah susun bersubsidi pada tahun 2026.
“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” kata Maruarar.
Ara, sapaan akrab Maruarar menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi terkait rusun subsidi agar target tersebut dapat tercapai.
“Rusun kita matangkan aturannya. Kita terus pertemuan dengan para pengembang, perbankan, dan juga melibatkan calon konsumen untuk memastikan program ini berhasil,” pungkasnya.***
(TRS).







Discussion about this post