Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Sasar Anak Miskin Ekstrem dengan Sistem Asrama Gratis

LIDIK.ID, JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan program Sekolah Rakyat secara serentak pada Juli 2025. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menekan angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 100 titik rintisan disiapkan untuk menampung 9.755 siswa, yang akan didampingi oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah ini memberikan pendidikan formal pada siang hari dan penguatan karakter di malam hari, termasuk nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.

“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” ujar Gus Ipul, Senin (30/6/2025).

Mengusung Konsep Boarding School Gratis

Seluruh fasilitas pendidikan, mulai dari seragam, makan, hingga tempat tinggal, diberikan secara gratis. “Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” tegas Gus Ipul.

Pada tahap awal, sekolah akan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Ke depan, pemerintah merencanakan pembangunan sekolah permanen di atas lahan seluas minimal 8 hektare dengan kapasitas 1.000 siswa per sekolah. Estimasi biaya pembangunan per sekolah mencapai Rp200 miliar.

Kurikulum Adaptif dan Seleksi Ketat

Kurikulum Sekolah Rakyat menggabungkan pembelajaran formal berbasis Kurikulum Merdeka dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan pada pengembangan minat dan keterampilan siswa. Seleksi siswa mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta verifikasi lapangan yang melibatkan Dinas Sosial, pendamping PKH, BPS, dan kepala daerah.

Meski berbasis data BPS, Gus Ipul menyatakan bahwa anak-anak yang belum terdata tetap berpeluang masuk jika kondisi kemiskinannya terbukti lewat survei lapangan. Sistem ini bersifat “multi-entry, multi-exit”, memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam proses pendidikan.

Jangkauan Nasional dan Pengamanan Ketat

Dari 100 titik rintisan, Pulau Jawa menyumbang titik terbanyak dengan 48 lokasi, disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku masing-masing (4), serta Papua (3).

Pemerintah juga menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan lingkungan yang aman. Tiga fokus utama pengamanan adalah pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

“Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah, kekerasan seksual, atau tindakan dan ucapan yang mengarah pada intoleransi. Kita siapkan mekanisme pencegahan bersama,” tegas Mensos.

Gelombang Kedua Siap Menyusul

Selain 100 titik awal, pemerintah tengah mempersiapkan 100 titik tambahan. Tahap kedua akan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung Pemda. Targetnya, 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan akan dilibatkan di 424 rombongan belajar tambahan.

Gus Ipul berharap seluruh tahap awal dan lanjutan dapat dimulai serentak pada Juli 2025.

“Mudah-mudahan di bulan Juli, kedua tahap ini bisa kita lakukan memulai proses belajar mengajar,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan akses pendidikan berkualitas dan berkeadilan, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.