Strategi Realisasi Penyerapan Program, Kemendagri Ungkap CETTAR

LIDIK.ID , Jakarta – Agus Fatoni selaku Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan strategi realisasi penyerapan program secara Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (CETTAR). Selasa, (11/1/2022).

Untuk upaya melaksanakan strategi tersebut itu, salah satunya adalah melalui peran Aparatur Sipil Negara (ASN).

Fatoni menyampaikan strategi tersebut saat ia menjadi narasumber pada webinar yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Webinar dengan membawakan tema “Peran Strategi ASN dalam rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)” tersebut berlangsung pada Senin (10/1/2022).

Agus Fatoni juga menjelaskan, bahwa ASN harus mengedepankan efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), kerja cepat, inovatif, menerapkan manajemen kerja, dan meningkatkan produktivitasnya.

Selain itu juga, ASN dengan sangat perlu memanfaatkan keberadaan teknologi informatika dalam memberikan pelayanannya kepada publik.

“ASN harus berperan aktif dalam pemanfaatan sistem IT untuk menjadikan kinerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas dalam praktiknya,” ujar Fatoni.

Selanjutnya, Fatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Tak hanya itu, Fatoni juga memaparkan sejumlah cara efektif untuk mengatasi permasalahan penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Emil Dardak yang selaku Wakil Gubernur Jawa Timur itu membuka webinar tersebut menyampaikan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik di provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah tersebut dilakukan salah satunya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota.

“Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan serta mendorong percepatan realisasi APBD di daerah,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur

Pada kesempatan yang sama juga, Joko Agus Setyono selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jawa Timur memaparkan, strategi dan peran ASN dalam setiap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran.

Selanjutnya, Joko juga menjelaskan capaian total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 32,28 triliun dengan 29,47 persen atau Rp 9,51 triliun di antaranya merupakan belanja hibah.

“Total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, yakni Rp 32,28 Triliun, sementara itu belanja hibah sebesar 29,47 persen dari seluruh realisasi belanja,” pungkasnya.

(PRS)